Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Majalengka, Dhora Darojatin saat ditanya tentang kebijakan pemerintah yang mulai diujicoba sejak 1 Juli lalu.
Menurutnya, tidak semua warga kecil paham dan memiliki gawai yang mendukung proses pendaftaran. Memang tujuannya baik, lebih rapi, lebih memberikan subsidi sesuai hak yang berhak.
BACA JUGA: Pembelian BBM Gunakan Aplikasi My Pertamina Beratkan Masyarakat
“Tapi dengan aplikasi saat ini (MyPertamina) yang kita ketahui bahwa seluruh wilayah di Indonesia ini kan belum semua bisa mengakses HP, terlebih beberapa yang memang sempat ngobrol juga yang memiliki angkot merasa kesulitan, apalagi usianya yang sudah sepuh,” ujar Dhora Selasa (5/7/2022).
Politikus PKS ini juga menyebut, bahwa para rakyat kecil seperti, sopir angkot untuk bisa memahami menggunakan aplikasi WhatsApp saja mungkin bingung. Apalagi, harus mengunduh dan mendaftar aplikasi MyPertamina tersebut.
“Walaupun memang, di beberapa SPBU banyak yang menyediakan untuk bisa datang langsung, tapi harus daftar nanti tinggal sampaikan QR Code-nya gitu. Tapi rasanya jadi tidak praktis,” ucapnya.
BACA JUGA: Truk Tangki Pertamina Terperosok di Beber Cirebon
Ia pun menyarakankan agar Pemerintah kembali mengkaji kebijakan tersebut. Sehingga, dibarengi bagaimana memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memahami itu. Karena kebijakan setinggi apapun, kata Dhora, sebagus apapun, kalau memang ternyata tidak dibarengi dengan kemampuan masyarakat, itu akan percuma.
Jika tujuan aplikasi harus ingin sesuai dengan haknya, angkot atau mobil, mungkin bisa dilihat dari CC mobilnya, karena itu sudah kelihatan mana mobil yang layak diberi subsidi atau tidak. Kemudian, untuk angkot sudah terlihat ada plat kuning, jadi tidak lagi menggunakan aplikasi atau diperbolehkan untuk membeli subsidi.
“Saya yakin mereka tidak secara ulang terus mengisi BBM subsidi, justru yang dicurigai bagi mereka yang mempunyai kendaraan roda empat lebih dari satu,” jelas dia.
BACA JUGA: Harga Gas Mahal, Warga Gunakan Kayu Bakar
Ke depan, lanjutnya, sangat diharapkan agar seluruh kebijakan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Sebab, kemampuan masyarakat baik dari segi usia, wilayah, profesi memiliki perbedaan terkait menangkap kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“Jadi ke depan, bagaimana kebijakan yang turun itu sesuai dengan kemampuan masyarakat, diberi pemahaman, pinter dulu lah masyarakatnya, baru kebijakan yang seperti MyPertamina, Peduli lindungi bisa dilakukan,” tukasnya. (Abr)