Untuk kelanjutan program tersebut, sambung Pratama, pihaknya berharap ada tambahan anggaran dari masing-masing desa melalui anggaran Dana Desa (DD). Pasalnya, sejauh ini ketika DPBD menawarkan program tersebut kepada Pemerintah Desa (Pemdes), kuwu enggan menganggarkannya dari DD. Padahal dalam indikator desa mandiri, terdapat poin tentang ketangguhan masyarakat terhadap kebencanaan.
“Dalam spanduk penggunaan DD di desa kan ada alokasi penanggulangan bencana. Saya tanya ke kuwu, itu untuk BLT Covid. Sejauh ini anggaran Destana kita dari PIS,” terangnya.
BACA JUGA: Diduga Bunuh Pelajar, Dua ABG Karangsembung Ditangkap
Ia menambahkan, BPBD pun kemudian menawarkan penggunaan anggaran dengan yang lebih sederhana kepada Bappelitbangda dan Pemdes. Yakni dengan membuat kegiatan pelatihan yang lebih simpel dan memadatkan waktunya. Sehingga anggaran bisa ditekan lebih rendah lagi.
“Sebab karakteristik masyarakat Cirebon, kalau latihan harus ada imbal baliknya. Entah itu konsumsi maupun pengganti transport. Anggaran ideal destana untuk satu desa Rp50 juta, tapi bisa kita sederhanakan,” ungkapnya. (Islah)
