“Pemerintah harus hadir ditengah persoalan ini,” kata dia.
BACA JUGA: Jelang Tahun Baru Harga Sejumlah Komoditi di Pasar Tradisional Meroket
Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai menjelaskan, Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah yang belum memiliki BUMD pangan. Padahal, Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah penghasil komoditi pangan yang cukup besar, sehingga perlu dikelola dengan baik.
Menurut Hilmy, Kabupaten Cirebon harus mempunyai badan usaha milik daerah (BUMD) yang bisa menjadi salah satu pengaman harga untuk para petani. Karena selain menjaga tata kelola pangan, dengan adanya BUMD maka daerah juga bisa menjadi jaminan kesejahteraan bagi petani.
“Sehingga semangatnya selain menjaga tata kelola pangan, daerah juga bisa menjadi jaminan kesejahteraan para petani,” ucapnya.
BACA JUGA: Mengikuti Kenaikan Harga BBM, Harga Cabai Mulai Meroket
Berita Terkait
Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya akan mengomunikasikannya dengan Bupati Cirebon dan melakukan kajian terkait tata kelola BUMD pangan di Kabupaten Cirebon.
“Tidak hanya padi, jagung dan lain-lain, harapannya nanti bisa juga mengakomodir garam dan lainnya. Tapi tentunya harus ada komunikasi juga dengan DPRD karena ini terkait penyertaan modal dan aset untuk BUMD,” ujarnya seraya berharap agar BUMD pangan bisa mulai beroperasi mulai tahun 2023 nanti. (Islah)
