Delapan prioritas pembangunan 2022 itu yakni, peningkatan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar dan penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan pelayanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi daerah perbatasan dan rawan bencana, serta pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis inovasi.
BACA JUGA: Anggaran Belanja Hibah Naik 230,47 persen, Fraksi PKS Pertanyakan Bansos hanya Naik 10,11 persen
Sementara terkait belanja bantuan sosial (Bansos), lanjut Ayu, peningkatan yang hanya 10,11 persen, belum termasuk belanja perlindungan sosial sebesar Rp7,6 miliar lebih. Anggaran tersebut adalah menekan kemiskinan yang ditempatkan di rekening belanja tidak terduga dengan rincian bansos untuk pelaku UMKM yang terdampak inflasi sebanyak 6.792 orang, nelayan sebanyak 4.732 orang, ojek sebanyak 4.734 orang.
“Kemudian program padat karya tunai yang terdampak inflasi sebanyak 4.000 orang dan pembelian subsidi ke sopir angkot yang terdampak inflasi sebanyak 1.363 orang,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, belanja hibah, belanja modal hingga belanja barang dan jasa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Cirebon yang naik cukup signifikan, mendapat sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD setempat.
BACA JUGA: Wabup Cirebon: Kemiskinan Tinggi, Indikatornya Rutilahu
Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, H Ahmad Fawaz saat rapat paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan Fraksi-Fraksi terhadap Hantaran RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang digelar, Jumat (16/9/2022) kemarin.
