Soal Lahan UGJ, Forkopimmas akan Ajukan JR, Proses Hibah dan Terbitnya Perwali 76/2021 Dinilai Langgar Aturan

SUARA CIREBON - Forum Komunikasi Pimpinan LSM Ormas (Forkopimmas) Kabupaten Cirebon kembali harus menelan kekecewaan.

Pasalnya, audiensi yang dilakukan Forkopimmas dengan DPRD Kota Cirebon terkait kejelasan status tanah negara yang saat ini dibangun oleh Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati untuk Fakultas Kedokteran tidak menemukan solusi.

Audiensi itu diminta Forkopimmas yang menduga ada penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur dalam hibah aset tanah milik Pemerintah Kota Cirebon tersebut.

BACA JUGA: Audiensi Lahan UGJ Diundur, Tagih Penjelasan DPRD Kota Cirebon

Sebelumnya, pada Selasa (8/11/2022), Forkopimmas mendatangi gedung DPRD untuk menanyakan hal tersebut, namun agenda diundur dan disepakati Jumat (11/11/2022) kemarin.

Salah satu anggota Forkopimmas yang juga Ketua DPC Projo Kabupaten Cirebon Hj Kuni Bukhori mengatakan, audiensi yang dilakukan tidak memberikan solusi atas persoalan yang diminta untuk dijelaskan secara gamblang, aturan dan sasar hukum yang digunakan dalam penerbitan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

BACA JUGA: DPRD Kabupaten Cirebon Perjuangkan Sopir Sekwan Masuk Pendataan

https://www.youtube.com/watch?v=EcSLokZQV7c

Terkait hal itu, Forkopimas akan mengajukan judicial review (JR) atas Peraturan Wailikota (Perwali) Nomor 76 Tahun 2021 tersebut.

“Hasil audiensi tidak memberikan hasil. Kami cuma ingin kejelasan terhadap permasalahan keberadaan Bangunan Fakultas Kedokteran UGJ yang menggunakan lahan milik negara di kawasan Stadion Bima,” kata Kuni, dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA: DPRD Kota Cirebon Pesimis Dapat Dikerjakan di Sisa Waktu Tahun 2022

Salah satu yang menjadi sorotan Forkopimmas, lanjut Kuni, adalah adanya perbedaan perbedaan mencolok antara Perda Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW dan Perwali 76 Tahun 2021 terutama di Kawasan Stadion Bima yang tadinya dalam peta RTRW berwarna hijau peruntukannya untuk Ruang Terbuka Hijau akan tetapi dalam RDTR berwarna ungu yaitu peruntukannya untuk perkantoran.

Kuni menduga, Perwali 76 Tahun 2021 tentang RDTR tersebut sengaja dibuat untuk memuluskan perijinan bangunan Fakultas Kedokteran UGJ yang selama ini masih belum memiliki IMB agar bisa dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BACA JUGA: Lagi, Nama Wakil Ketua DPRD Dicatut Penipu

https://www.youtube.com/watch?v=Pq9oGRbYAJE

“Kami Forkoppimas bukan anti dengan pembangunan dunia pendidikan di Kota Cirebon, akan tetapi ketika dunia pendidikan dirusak dengan cara seperti ini hal tersebutlah yang sebenarnya merusak pendidikan di Kota Cirebon,” ungkapnya.

Selain itu juga, pihaknya dalam waktu dekat bersama Forkopimas akan menkaji secara matang dan akan melakukan Judicial Review terkait Perwali Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021. Pasalnya, Kuni menduga Perwali tersebut cacat hukum.

BACA JUGA: Jurnalis Cirebon Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Kesenden

“Kami akan kaji secara matang, untuk kemudian mengajukan judicial review atas Perwali Nomor 76 tersebut,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Forum Komunikasi Pimpinan LSM Ormas (Forkopimmas) Kabupaten Cirebon mendatangi gedung DPRD Kota Cirebon, Selasa (8/11/2022).

Koordinator Forkopimmas, Maman Kurtubi mengatakan, kedatangan mereka ke kantor DPRD Kota Cirebon, untuk mempertanyakan status tanah negara yang saat ini digunakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon.

BACA JUGA: DPRD Kabupaten Cirebon Bentuk Pansus Dana Cadangan Pilkada 2024

https://www.youtube.com/watch?v=r9TRsckR0BM

“Kami ingin mendapat penjelasan dari anggota dewan soal status tanah negara yang saat ini digunakan UGJ, karena ini kan tanah negara bukan tanah milik daerah, kenapa Pemerintah Kota Cirebon meminjampakaikan tanah negara tersebut kepada UGJ?” tanya Maman.

Maman mengaku mendapat keterangan tanah negara itu dipinjam pakai UGJ selama satu tahun. Setelah masa satu tahun selesai, pihak UGJ mengajukan untuk hibah tetapi tidak disetujui atau ditolak oleh DPRD Kota Cirebon.

BACA JUGA: DPP Hanura Dukung Een Maju Pilwalkot Cirebon

“Karena pengajuan hibah ditolak oleh DPRD Kota Cirebon, terjadilah pinjam pakai yang kedua yaitu tahun 2019 sampai tahun 2024. Kalau pun tanah negara itu memang harus digunakan oleh UGJ, statusnya tidak boleh pinjam pakai harus sewa karena seperti itu aturannya," ujar Maman.

Menurut Maman, yang menjadi persoalan juga, perjanjian pinjam pakai itu sekarang sudah diakhiri oleh Pemerintah Kota Cirebon.

“Terus pertanyaan sekarang status penggunaan tanah negara oleh UGJ itu seperti apa? Apakah ada keputusan Wali Kota atau apa?” tanya Maman lagi.

BACA JUGA: Demokrat Kota Cirebon Usulkan 11 Calon Ketua DPAC

https://www.youtube.com/watch?v=RRyKL80hgI0&t=8s

Pihaknya juga mempertanyakan terkait dokumen perizinan gedung Fakultas Kedokteran UGJ tersebut. Pasalnya, menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan tersebut merupakan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Kami meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon untuk menghadirkan pihak-pihak terkait dalam agenda audiensi yang rencananya akan dilaksanakan pada Jumat mendatang," tandasnya.