FKKC Masih Optimis Pilwu Serentak 2023 Terlaksana

SUARA CIREBON - Usulan para kuwu angkatan 2017 yang menginginkan Penjabat (Pj) Kuwu tidak diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika ada moratorium Pemilihan Kuwu (Pilwu) 2023 serentak, dipastikan tidak akan terealisasi. Pasalnya, Pj Kuwu dari PNS sudah menjadi aturan baku dari Pemerintah Pusat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), Muali, Jumat (9/12/2022).

Menurut Muali, usulan para kuwu tersebut sempat akan dikemukakan kepada para wakil rakyat di gedung DPR RI, saat dirinya bertandang ke Senayan, pada Kamis (8/12) lalu.

BACA JUGA: Penjabat Kuwu Diharap Bukan Unsur PNS, Kuwu Angkatan 2017 Siap Teruskan Masa Jabatan hingga 2025

Namun, ia tidak diizinkan menyampaikan hal tersebut karena usulan yang dibawa dari para kuwu angkatan 2017 itu dinilai tidak realistis.

"Kalau usulan kurang realistis itu tidak diizinkan, karena bagaimanapun juga kalau jadi moratorium, maka Pj-nya pasti PNS. Jadi, menolak bagaimanapun juga, itu sudah aturan baku, harus PNS," ujar Muali.

Hal itu berbeda dengan moratorium Pilwu, Muali mengungkapkan, peluang moratorium memang lebih besar. Jika benar terjadi moratorium, maka pelaksanaan Pilwu serentak di Kabupaten Cirebon bakal digelar di tahun 2025.

BACA JUGA: Moratorium Pilkades Serentak 2023 Belum Ada Jawaban, Pj Kuwu Cirebon Tetap dari PNS, Sudah Diatur PP

https://www.youtube.com/watch?v=OwUHlJDc0I0

"Kalau saya tanya ke (DPR, red) sana sih begitu. Nanti pelaksanaannya di 2025, tapi kita tetap mendorong eksekutif, legislatif (Kabupaten Cirebon, red) segera menyikapi. Kalau ada kesempatan (Pilwu, red) bisa dilaksanakan, menurut saya, kenapa tidak," kata Muali.

Bahkan, Muali optimis Pilwu serentak 2023 bisa dilaksanakan meskipun ada moratorium. Pasalnya, ketentuan yang mengatur adanya moratorium bukan aturan yang baku, karena bentuknya hanya surat edaran (SE) dari Kemendagri.

Artinya, sambung Muali, moratorium masih bisa disiasati agar Pilwu serentak tetap bisa dilaksanakan di 2023.

BACA JUGA: Pencetakan e-KTP Terkendala Blangko, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon: Anggaran Pengadaan Alat Disiapkan Rp2 Miliar

"Insyaallah Kabupaten Cirebon bisa melaksanakan Pilwu walaupun ada edaran, karena itu bukan hal yang baku dan masih bisa disiasati, tergantung penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Cirebon dan Forkopimdanya," paparnya.

Ia menjelaskan, apa yang ia dapat dari Senayan tersebut akan segera disampaikan kepada semua ketua FKKC kecamatan untuk dibahas. Kemudian, merancang pula langkah selanjutnya yang akan dilakukan FKKC.

Saat di Senayan, dirinya juga menanyakan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Pasalnya, para kepala desa se-Indonesia menginginkan agar UU tersebut masuk Prolegnas.

BACA JUGA: Dana Cadangan Pilkada Disetujui Rp40 Miliar

https://www.youtube.com/watch?v=HauD5zce4KY

Karena, draf UU tersebut sudah ada, namun belum masuk prioritas. Karena itu, ia bersama para kepala desa se-Indonesia memohon agar UU tersebut masuk prioritas pada tahun 2023 nanti.

"Selain itu, juga dibahas soal dana desa karena terkait dengan kearifan lokal desa dan ruang-ruang pemerintah desa lainnya yang dijalankan dengan dana desa. Kemudian juga soal periodeisasi, berharap dua periode saja," pungkasnya. (Islah)