SUARA CIREBON – Kualitas SDM jadi ukuran penting kalau Negara Indonesia ingin menjadi Negara Adidaya, menuju Indonesia menjadi negara Maju Negara Adidaya di tahun 2045.
Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, saat memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana Provinsi Jawa Barat di Hotel Holiday Inn kota Bandung, Selasa,14 Februari 2023.
Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil ini, ada tiga syarat utama yaitu pertama demokrasi damai dan kondusif, dimana sosial politik harus kondusif. Kedua, ekonomi 5%, ekonomi digital harus dikuasai.
Baca Juga : DPRD Ahirnya Keluarkan Rekomendasi Pemekaran Cirebon Timur, Begini Kata Bupati
“Dan ketiga adalah tidak boleh ada stunting di dalam generasi kita, harus menciptakan generasi kompetetif dan bebas stunting,” kata Kang Emil.
Menyinggung stunting di Jawa Barat, Kang Emil mengatakan, stunting merupakan maslah bersama, sehingga penangannya harus dilakukan oleh semua dinas yang ada.
“Itulah mengapa bagi saya isu stunting itu harus diurus oleh semua dinas yang ada dalam kepemimpinan saya,” katanya.
Baca Juga : Kecelakaan di Cirebon, Dua Kurir Paket Tewas Mengenaskan Ditabrak KA di Arjawinangun
Kang Emil juga merencanakan, satu PNS jadi bapak asuh anak stunting, sehingga 800.000 anak stunting diurus oleh 800.000 PNS, maka bisa dilihat dua tahun ke depan akan seperti apa Provinsi Jawa Barat.
Kepala BKKBN yang diwakilkan oleh Deputi KB dr. Eni Gustina M.P.H memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Provinsi Jawa Barat dengan penurunan stunting terbesar se-Indonesia dengan penurunan 4,7%, untuk tahun sekarang harus bisa menurunkan 2 kali lipat, jadi untuk tahun 2023 harus bisa mendapatkan 8,6%.
Menurut Eni, hampir semua desa di Jabar ada satu pasangan Generasi Berencana(GenRe), sehingga anak-anak GenRe ini yang akan menjadi agent of change. Saat ini Jabar secara keseluruhan sudah masuk Jawara sebelum Juara, karena angka-angkanya sudah masuk di bawah rate seluruh Indonesia.
Baca juga : Belum Setahun, Gapura Kawasan Kotaku Panjunan Cirebon Ambruk
“Saat ini rata-rata pendidikan 8,3% jadi masih dibawah SMP , sehingga khawatir lansianya menjadi ketergantungan terhadap yang muda. Bila penduduk sudah seimbang rata, maka tidak ada beban, saling melengkapi menuju Indonesia Emas di tahun 2045,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jabar, Wahidin menyampaikan, Rakerda bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Jawa Barat pada tahun 2022. Selanjutnya, merencanakan, menyusun dan membahas kebijakan dan strategi operasional pelaksanaan pada tahun 2023.
“Paling penting adalah sebagai forum konsolidasi dan menggalang penguatan komitmen bersama seluruh pihak dan stake holder dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di Jawa Barat pada tahun 2023 guna mewujudkan Agenda Pembangunan yang tertuang dalam Dokumen RPJMN 2020-2024,” kata Wahidin.
Baca Juga : Kelas Ruang Rawat Inap BPJS Bakal Dihapus Diganti KRIS, RSUD Arjawinangun sudah Siap
BKKBN telah melaksanakan Program Pemerintah di antaranya pengendalian kuantitas penduduk, keberhasilan tersebut ditandai dengan telah menurunnya Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat menjadi 1,34 pada tahun 2020.
Demikian pula dengan capaian Pola Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) yang sudah mencapai 2,11 dan Kelahiran Kelompok Umur (ASFR) Usia 15-19 Tahun yang turun menjadi 24,46/1000 Kelahiran (berdasarkan Hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 yang telah dirilis BPS).
“Hasil TFR menunjukan bahwa Jawa Barat telah menuju Replacement Level atau Penduduk Tumbuh Seimbang, artinya, seorang ibu akan digantikan oleh 1 anak perempuan,” terang Wahidin.***
