SUARA CIREBON – Memasuki tahun politik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengambil langkah inisiatif mengumpulkan semua pemuka agama di Pendopo Bupati Jalan Kartini, Kota Cirebon.
Selain untuk mempererat silaturahmi memasuki bulan suci Ramadan, momentum tersebut juga sebagai upaya membangun kondusifitas daerah menjelang datangnya hajat nasional, yakni Pemilu 2024.
Bupati Cirebon, H Imron, mengtakan, dalam bidang keagamaan, sejauh ini Kabupaten Cirebon sangat kondusif. Pasalnya, toleransi antarumat beragama sudah terbangun dengan bukti berdirinya tempat ibadah beberapa agama yang berdekatan.
Kondisi itu terbangun dari sejarah peradaban manusia di Kabupaten Cirebon yang begitu kental antarumat beragamanya.
“Maka harus kita lestarikan, salah satunya dengan menjalin silaturahim,” kata Imron, Sabtu, 25 Maret 2023.
Dengan situasi yang kondusif, lanjut Imron, maka ekonomi, pendidikan dan kesehatan bisa terbangun tanpa hambatan.
Karena itu, ia meminta para tokoh agama harus menjadi pionir dan agen perubahan bagi bangsa ini.
Terlebih, di tahun ini di Kabupaten Cirebon bakal ada gelaran pesta demokrasi dari mulai Pilwu, Pilbup hingga Pilpres yang memang menjadi hajat nasional.
Imron berharap, agar para tokoh agama bisa mengajak masyarakat menjadi pemilih rasional. Bukan sebaliknya, menjadi pemilih yang emosional.
“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh calon atau tim sukses yang mengakibatkan kerugian,” kata Imron.
Tokoh agama sekaligus Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim Syaerozie menyampaikan, untuk menjaga kondusifitas daerah, pihaknya mempunyai ide atau gagasan menarik,yakni, menerjemahkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat.
KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu, seyogyanya melibatkan unsur masyarakat secara masif.
“Saya kira potensi terjadinya kerusuhan, huru hara, konflik antarpemilih bisa kita cegah sejak dini,” ujar Kang Aziz, sapaan akrabnya.
Pasalnya, masyarakat bisa terlibat secara langsung mengawal proses pemilu. Untuk mendorong masyarakat berpartisipasi pada pemilu, menurut dia, dibutuhkan keterlibatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon.
Nantinya, Bawaslu bisa menjadi fasilitator, sehingga ke depan bukan Bawaslu yang konsen dalam pengawasan.
Melainkan Pemkab Cirebon juga bisa melibatkan unsur masyarakat secara keseluruhan, organisasi sosial keagamaan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), jurnalis, polisi, TNI sehingga terdapat komunikasi pengawas partisipatif.
“Dan ini bisa menjadi percontohan bagi kota/kabupaten lainnya, karena bisa meredam potensi konflik yang terjadi di tahun politik nanti dan hari H pelaksanaan,” paparnya.
Ketua FKUB Kabupaten Cirebon, KH Wawan Arwani menambahkan, kondisi Kabupaten Cirebon paling kondusif di Indonesia dalam pesta demokrasi maupun hubungan antarumat beragama.
Meski demikian, di tahun politik ini tetap dibutuhkan ikhtiar secara bersama-sama dalam menjaga kondusifitas daerah. Pasalnya, potensi kerawanan itu pasti ada.
“Tetap harus waspada. Maka hadirnya forum silaturahmi antarpemuka agama dan TNI Polri sangat tepat, agar Kabupaten Cirebon tetap kondusif,” ungkapnya.***
