SUARA CIREBON – Bupati Cirebon H Imron Rosyadi dan Wakil Bupati Hj Wahyu Tjiptaningsih (Ayu) merupakan sedikit pasangan kepala daerah yang harmonis sampai menjelang akhir jabatannya.
Terlihat dalam berbagai kegiatan, Bupati Imron Rosyadi maupun Wabup Ayu melakukan kegiatan bersama, atau bagi tugas untuk memastikan kegiatan berjalan di Cirebon, salah satunya saat monitoring pelaksanaan Ujian Sekolah (US) siswa Sekolah Dasar (SD).
Bupati Imron Rosyadi dan Wabup Ayu berbagai tugas. Sama-sama melakukan monitoring ujian siswa SD di sejumlah wilayah di Cirebon.
Berita Terkait
Lewat pembagian tugas antara Bupati Imron Rosyadi dan Wabup Ayu, akan lebih banyak wilayah atau sekolah yang kegiatan ujiannya termonitoring, apalagi Cirebon salah satu kabupaten terluas di Jawa Barat.
“Kita memastikan ujian siswa SD berjalan lancar tanpa kendala. Kami juga perlu memberi semangat kepada anak-anak agar bisa menjawab soal-soal dalam ujian,” tutur Bupati Imron Rosyadi.
Bupati Imron Rosyadi merasa perlu melihat secara langsung pelaksanaan ujian siswa SD di tahun 2023 ini. Sebab selama dua tahun lalu, karena pandemi Covid 19, ujian siswa langsung di sekolah ditiadakan, diganti dengan sistem online.
“Kita ingin memastikan pasca pandemi Covid 19 ini. Alhamdulillah, para siswa terlihat bersemangat. Mengaku bisa menjawab soal,” tutur Bupati Imron Rosyadi saat monitoring ke SD Negeri 2 Klayan.
Bupati Imron Rosyadi juga mengingatkan soal wajib belajar (Wajar) 12 tahun. Anak-anak yang lulus SD harus bisa sekolah sampai minimal jenjang SMA.
“Kita terapkan Wajar 12 tahun. Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang berhenti sekolah di tengah jalan atau drop out (DO). Cirebon harus zero DO,” tutur Bupati Imron Rosyadi.
Sebanyak 32.499 siswa SD di Kabupaten Cirebon melaksanakan ujian sekolah mulai 22 – 27 Mei 2023, tersebar di 855 SD negeri maupun swasta.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Ronianto, S.Pd, MM berharap semua siswa yang mengikuti ujian sekolah semuanya lulus dan langsung melanjutkan ke SMP.
“Daya tampung cukup luas. Sebanyak 50 persen untuk SMP Negeri. Jadi, ada 17.000 siswa, bisa diserap sekolah swasta,” jelas Ronianto.
Ronianto menjelaskan, tahun ini menerapkan bahwa tidak ada siswa yang terkena DO dan putus sekolah.
Disdik Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan semua pihak untuk mengatasi agar jangan sampai ada siswa yang DO atau putus sekolah.
“Target kita nol DO. Semua masalah kita cari solusinya. Intinya, semua anak-anak wajib sekolah 12 tahun,” lanjut Ronianto.
Di tempat berbeda, Wabup Ayu monitoring ke SDN 2 Pegagan Kecamatan Palimanan. Ia mengingatkan kemiskinan itu berawal dari latar belakang pendidikan.
“Kita harus tekan kemiskinan dari hulu, mulai dari pendidikan dasar,” ujar Wabup Ayu.***
