SUARA CIREBON – Sedikitnya 27 ribu warga yang mengajukan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP belum dapat direalisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil, Kuswandi Beta, mengatakan, jatah blanko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima Disdukcapil Kabupaten Cirebon hanya sebanyak 1.000 sampai 2.000 keping per dua pekan.
Jatah kuota tersebut, menurut Kuswandi Beta, masih jauh dari kebutuhan saat ini. Sehingga, belum mampu memenuhi seluruh permintaan pencetakan e-KTP dari masyarakat. Akibatnya, antrean e-KTP yang belum tercetak pun cukup banyak.
“Jumlah kuota yang didapat tidak sebanding dengan kebutuhan. Bantuan dari pusat hanya 2.000 keping blanko (e-KTP). Akibatnya banyak yang antre dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga saat ini masih ada 27 ribu pemohon pencetakan e-KTP warga Kabupaten Cirebon yang belum bisa dipenuhi,” kata Kuswandi Beta, Kamis, 13 Juli 2023.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon, pihaknya berupaya mengajukan permohonan hibah penyediaan blanko e-KTP. Saat ini, pihaknya sudah mengajukan dari anggaran perubahan APBD Kabupaten Cirebon sebesar Rp1 miliar untuk 98 ribu-an blanko.
“Ini agar permasalahan puluhan ribu permohonan e-KTP bisa segera direalisasikan,” terangnya
Ke depan, pihaknya bakal memaksimalkan penggunaan identitas kependudukan digital (IKD) sesuai arahan dari Kemendagri.
“Artinya, nanti semua sudah menggunakan digital, karena dengan IKD ini tidak lagi memerlukan fisik e-KTP,” tegasnya.
Berita Terkait
Untuk aktivasi IKD tersebut, lanjut dia, masyarakat bisa mendatangi kantor Disdukcapil atau kantor kecamatan setempat. Diharapkan, pihak perbankan juga bisa menerima kehadiran IKD.
“Tapi kita menunggu dari pusat seperti apa kelanjutannya, diharapkan yang di daerah mendukung,” terangnya.
Saat ini, warga yang sudah melakukan aktivasi IKD baru sebanyak 10.500 penduduk. Ia memastikan, aktivasi IKD akan masifkan lagi dengan menyasar kampus-kampus dan pusat keramaian masyarakat.***
