SUARA CIREBON – Sekitar seribuan warga dan para guru dari PAUD, RA, MI, MTs, SMA, SMK, para dosen dan pengamat pendidikan yang tergabung dalam Forum Gerakan Cirebon Adem Ayem (FGCAA) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Selasa, 8 Agustus 2023.
Dalam aksi tersebut, massa yang didominasi ibu-ibu itu menuntut Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan tiga tuntutan mereka kepada pemerintah pusat atas pernyataan Rocky Gerung yang dinilai sangat berbahaya bagi anak didik.
Tiga poin tuntutan massa tersebut yakni, meminta Pemkab Cirebon tidak memberikan izin jika Rocky Gerung datang ke Kabupaten Cirebon dalam bentuk kegiatan apapun.
Kemudian, meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk tidak menayangkan acara-acara Rocky Gerung dalam program apapun di media televisi nasional maupun lokal.
Tuntutan ketiga, meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polri memproses Rocky Gerung atas sejumlah laporan dari berbagai pihak di sejumlah wilayah di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku.
Koordinator aksi, Rojaya Elsuma mengatakan, pernyataan Rocky Gerung telah melanggar norma-norma dan etika ketimuran. Terlebih, pernyataan Rocky Gerung dengan bahasa yang tidak etis dan menyebut Presiden Joko Widodo Bajingan Tolol beredar luas di berbagai media sosial.
Menurutnya, ucapan Rocky Gerung tersebut sangat tidak layak didengar oleh anak-anak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon.
Berita Terkait
“Mengkritik boleh, beda pendapat boleh, masa Presiden disebut Bajingan Tolol, itu tidak layak didengar anak-anak kita. Dampaknya sangat berbahaya bagi anak-anak didik,” ujar Rojaya Elsuma.
Karena itu, ia meminta kepada Pemkab Cirebon agar tidak memberikan izin kepada Rocky Gerung menggelar berbagai acara di Kabupaten Cirebon.
“Kepada aparat hukum, agar memproses hukum Rocky Gerung sesuai hukum yang berlaku. Kepada ketua DPRD agar bisa menyampaikan ke KPI untuk tidak menayangkan semua kegiatan Rocky Gerung di televisi-televisi nasional dan lokal,” kata Rojaya.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohammad Luthfi yang menemui para demonstran mengaku, sudah mencatat poin-poin tuntutan demonstran dan akan ditindaklanjuti secara kelembagaan.
Menurut Luthfi, tuntutan mereka akan segera disampaikan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat melalui Gubernur Jawa Barat.
“Kita semua sepakat, tidak ingin ada perpecahan dan konflik horisontal yang bisa menghambat pembangunan di Kabupaten Cirebon. Kita saling menjaga, terkait statemen yang bisa membuat perpecahan kita hindari semaksimal mungkin,” ungkapnya.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
