SUARA CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon menilai keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) belum berjalan optimal. Hal tersebut diketahui dari hasil evaluasi yang dilaksanakan di ruang Nyimas Rara Santang, Setda Kabupaten Cirebon, pada Senin, 14 Agustus 2023.
Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai mengatakan, ada beberapa hal yang dievaluasi dari keberadaan MPP yang diluncurkan lebih dari enam bulan lalu. Menurut Hilmi, evaluasi dilakukan mengingat keberadaan MPP di kabupaten dan kota lainnya sudah lebih maju.
“Memang MPP ini belum berjalan optimal, terutama kaitan dengan komitmen dinas terkait yang sudah tercantum, ada kurang lebih 13 kadis yang berkomitmen,” ujar Hilmi.
Ia menerangkan, ada beberapa permasalahan pada dinas-dinas lainnya yang menyebabkan belum optimalnya MPP, yakni mulai alasan SDM hingga infrastruktur.
“Tadi sudah dievaluasi soal SDM, terutama yang kaitannya sangat teknis yaitu di Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sudah disiapkan personelnya,” kata Hilmi.
Dengan adanya evaluasi tersebut, poin-poin yang menjadi catatan bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian, lanjut Hilmi, 13 dinas yang sudah berkomitmen juga akan langsung dipantau.
Hilmi mengaku sudah menginstruksikan kepada asisten daerah agar mencatat dinas-dinas yang komintemnya rendah untuk dicatat dalam sebuah catatan tanggung jawab kinerja, yang nantinya akan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja.
“Nanti ada reward and punishment. Bagi yang tidak melaksanakan ada punishment, bagi yang melaksanakan secara optimal ada reward,” tegasnya seraya menambahkan, untuk instansi vertikal, pihaknya bakal melakukan komunikasi lagi lanjut.
Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono mengakui, ada beberapa dinas teknis yang saat ini sarana dan prasarananya masih kurang memadai akibat keterbatasan anggaran.
Berita Terkait
“Karena anggarannya bukan hanya untuk MPP saja, sehingga ada beberapa dinas yang kurang optimal,” ujar Dede.
Namun, kata Dede, kondisi tersebut kini sudah didorong oleh Bupati dan Sekda agar dinas terkait, terutama dinas di lingkup Pemkab Cirebon untuk sesegera mungkin mengoptimalisasi MPP. Sehingga, tidak ada lagi alasan kurangnya sarana dan SDM.
“Sarana bisa diatasi dengan membawa sendiri sementara waktu dari dinas masing-masing dan SDM juga bisa diatur jadwalnya tiga atau empat kali untuk hadir di MPP,” kata Dede.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
