SUARA CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon cukup serius dalam penanggulangan kemiskinan, baik miskin ekstrem maupun kemiskinan sesuai data dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dinas Sosial (Dinsos) setempat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai di ruang kerjanya di Sumber, Rabu, 30 Agustus 2023.
Untuk optimalisasi penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon, Hilmi mengaku sudah memerintahkan Bappelitbangda, Inspektorat, Dinsos dan BKAD agar menyelaraskan kembali angka-angka dan data yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pasalnya, sejauh ini masih ada perbedaan angka dan data yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Baik data-data kemiskinan atau angka-angka yang menjadi perhatian yang harus disediakan melalui anggaran Pemkab Cirebon, maupun data-data yang sifatnya general.
“Penanganan kemiskinan ini menjadi konsens bersama. Saya sudah perintahkan ke BKAD, Bapelitbangda, Inspekrorat, Dinsos utnuk menyelaraskan kembali angka-angka dan datanya. Ketika ada data-data yang berbeda kita harus menyelaraskan, sehingga tidak ada yang paling benar,” kata Hilmi.
Menurutnya, perbedaan angka dan data tersebut dimungkinkan akibat kesalahan input, baik oleh Pemkab Cirebon, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Begitupun dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Hilmi menyebut data BPS juga harus diselaraskan dengan angka atau data yang dimiliki Pemkab Cirebon.
“Angka dan data dengan instansi vertikal baik BPS, SIPD di Kemendagri dan Kemensos harus diselaraskan. Karena soal DTKS dulu juga berbeda antara di daerah dengan di pusat,” paparnya.
Ia menjelaskan, sejauh ini anggaran yang sudah digelontorkan Pemkab Cirebon dalam penanganan kemiskinan ini tidak semuanya berupa angka nominal per individu. Ia menegaskan, bagian dari pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon di antaranya dilakukan dengan pemberian bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu).
Selain itu, juga pemberian bantuan untuk masyarakat kurang beruntung secara ekonomi pascapandemi Covid-19 seperti sopir, ojek online, nelayan dan lainnya.
Hilmi menambahkan, tahun ini bantuan rutilahu sudah diberikan untuk 450 orang, penyediaan bahan pokok 130 orang, perlindungan kesehatan atau JKN 333 ribu orang, disabilitas, nelayan dan lainnya sebanyak 26 ribu orang, dan pendidikan keagamaan bagi guru honorer 372 orang.
“Angka kemiskinan ektrem kita sudah mengalami penurunan, dari sekitar 12 ribu sekarang tinggal 300-an orang,” pungkasnya.
Terpisah, sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati mengatakan, besaran nilai anggaran hibah dan bansos dialokasikan berdasarkan kemampuan anggaran daerah.
Pemkab Cirebon menganggarkan bantuan sosial (bansos) tahun 2023 ini sebesar 0,006 persen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar Rp4 triliun.
Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran untuk bantuan sosial sendiri sebesar Rp23,6 miliar. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk bansos baru terserap sebesar Rp15,36 miliar atau 64,92 persen dari total APBD 2023.
“Kami optimis anggaran tersebut bisa terealisasi hingga Rp23,6 miliar sampai akhir 2023,” kata Sri Wijayawati.
Menurut Sri, total anggaran bansos tersebut direalisasikan oleh sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Sosial (Dinsos) hingga Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon.
Untuk DPKPP, sudah dialokasikan sebesar Rp8,99 miliar guna membantu perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan pembangunan rumah bagi korban bencana.
Kemudian, jumlah anggaran yang dialokasikan melalui Dinsos sebesar Rp13,07 miliar. Alokasi anggaran tersebut untuk bantuan langsung tunai, penyediaan permakanan, penyediaan alat bantu, serta pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
Untuk bansos yang digulirkan oleh Setda Kabupaten Cirebon nilainya sebanyak Rp1,58 miliar. Anggaran tersebut untuk keperluan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya.
“Bansos dari Pemkab Cirebon diterima oleh puluhan ribu warga, mulai dari penyandang disabilitas, lansia, nelayan, pengendara ojek, pelaku UMKM, dan buruh pabrik rokok,” katanya.
Sebelumnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat, Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi yang tayang di YouTube FMB9ID_IKP, Senin, 28 Agustus 2023, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menyebut, sejumlah pemerintah kabupaten (Pemkab) menganggarkan perjalanan dinas miliaran rupiah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, tetapi bantuan sosial individu justru tidak ada.
Menurut Pahala, Pemkab Cirebon, hanya menganggarkan dana untuk mengentas kemiskinan ekstrem Rp 115.888.621.125 atau 1,62 persen dari APBD. Alokasi ini membuat Cirebon menjadi kabupaten dengan alokasi anggaran kemiskinan ekstrem terkecil di Indonesia.
Dari jumlah Rp 115,8 miliar itu, sebanyak Rp 13.098.959.000 di antarnya digunakan untuk belanja barang dan jasa. Kemudian, Rp 1.581.225.000 untuk honorarium, Rp 3.239.147.285 untuk belanja alat kantor, perjalanan dinas Rp 4.061.992.400, dan belanja makan minum rapat Rp 1.873.843.00.
“Padahal, dia masuk lima daerah termiskin di Jawa Barat,” ujar Pahala.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
