Hal itu dikemukakan pengamat kebijakan birokrasi Munangwar kepada awak media, Minggu, 17 September 2023.
“Tentunya pejabat dimaksud harus memenuhi syarat serta kualifikasi, yakni, memahami geopolitik Kabupaten Cirebon,” ujar Munangwar.
Pria yang pernah menjabat Kabag Organisasi Setda Kabupaten Cirebon ini menilai, tugas Pj Bupati nanti cukup berat. Pasalnya, selain menyangkut tugas-tugas administrasi, Pj Bupati juga harus mengantarkan transisi kepemimpinan daerah dengan sukses tanpa ekses.
“Makanya Pj Bupati Cirebon nanti harus mau belajar membangun komitmen, karena tugasnya cukup berat. Selain untuk mengisi kekosongan sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga menghantarkan penyelenggaraan Pemilu, Pileg, dan Pilkada 2024 sampai dengan terpilihnya pasangan bupati dan wabup,” katanya.
Munangwar meminta DPRD selektif dalam mengusulkan kandidat Pj Bupati Cirebon kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Penjabat Bupati Cirebon yang diusulkan ke Kemendagri harus orang yang mengerti dan paham tentang anatomi pemerintahan, profesional, dan independen dalam melaksanakan tugasnya,” terangnya.
Ia pun mewanti-wanti, agar Pj Bupati yang diusulkan murni mewakili kepentingan birokrasi dan bukan boneka partai politik.
