SUARA CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon memperoleh alokasi formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tertinggi di Jawa Barat.
Jumlah formasi PPPK untuk tahun 2023, mencapai 4.017 pegawai. Pemkab Cirebon memperoleh alokasi tertinggi setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang memperoleh alokasi sebanyak 6.456 pegawai.
Formasi PPPK tertinggi setelah Pemprov Jabar untuk Pemkab Cirebon, masing-masing terdiri dari tenaga pendidikan atau guru sebnayak 1.804 orang pegawai.
Kemudian tenaga kesahatan atau nakes, berdasar alokasi formasi PPPK tahun ini sebanyak 2.130. Sisanya, formasi tenaga teknis sebanyak 83 orang pegawai.
Berikut alokasi PPPK tahun 2023 untuk Pemkab Cirebon :
Kabupaten Cirebon :
- Guru 1.804
- Nakes 2.130
- Teknis 83
- Total 4.017
Bupati Cirebon, H Imron MAg mengapresiasi pemerintah yang mengalokasikan formasi PPPK untuk Pemkab Cirebon sebagai yang tertinggi di Jawa Barat setelah Pemprov Jabar.
“Kita sangat membutuhkan ASN (Aparat Sipil Negara) untuk PPPK dalam jumlah optimal sesuai dengan kebutuhan,” tutur Bupati Imron.
Pemkab Cirebon yang memperoleh formasi tertinggi merupakan bentuk perjuangan Bupati Imron akan pentingnya ketersediaan jumlah PPPK dalam jumlah yang signifikan.
Apalagi, dilihat dari formasi, Bupati Imron lebih terkonsentrasi pada urgensi persoalan di masyarakat soal perlunya penambahan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan.
Tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan itu yang sangat dibutuhkan. Ini sesuai dengan program prioritas untuk meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat.
Dalam formasi PPPK, Bupati Imron memandang perlunya alokasi yang berimbang, dan disesuaikan dengan kebijakan umum pemerintah pusat dalam pengadaan PPPK.
Sebagaimana pemerintah pusat, Bupati Imron menyesuaikannya dalam kebijakan di daerah dalam pengadaan PPPK.
Formasi lebih diprioritaskan lewat pengadaan PPPK untuk membantu program pemenuhan pelayanan dasar di Dinas Pendidikan berupa guru, dan Dinas Kesehatan berupa tenaga kesehatan.
Meski memprioritaskan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan, Bupati Imron menyempatkan mengalokasi untuk formasi tenaga teknis pendukung di dinas-dinas yang sangat membutuhkan sesuai kebutuhan organisasi.
Dari formasi untuk PPPK tahun 2023 ini, terlihat bagaimana Bupati Imron memprioritaskan program pemerintah untuk zero stunting melalui penyediaan tenaga pelayanan dasar seperti guru dan nakes.
“Tambahan tenaga PPPK akan lebih memingkat kinerja pelayanan publik demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tenaga pendidik dan nakes sebagai modal dasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon,” tutur Bupati Imron.
Guru dan nakes adalah tenaga teknis di lapangan yang bisa langsung melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat.
Dengan jumlah guru dan nakes yang mamadai, maka program pemerintah untuk zero stunting bisa langsung disosialisasikan kepada para generasi muda.
“Generasi muda menjadi prioritas sasaran untuk menyambut bonus demografi di tahun 2030 dengan target Indonesia emas,” tutur Bupati Imron.
Ketika PPPK untuk formasi nakes tahun 2023 terealisasi, maka tahun 2024 semua Puskesmas di Kabupaten Cirebon ditargetkan terpenuhi kebutuhan tenaga nakesnya dan standar pelayanan kesehatannya.
Di akhir masa jabatannya, Bupati Imron tidak saja meninggalkan karya berupa insfrastruktur fisik, tetapi mewariskan mesin birokrasi yang lebih handal karena terpenuhinya kebutuhan layanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti guru dan nakes.***
