SUARA CIREBON – Rotasi dan mutasi pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon disebut-sebut bakal dilakukan setelah anggaran di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terserap seluruhnya, di akhir tahun ini.
Mutasi pejabat di lingkup Pemkab Cirebon akhir tahun ini, akan menjadi mutasi dan rotasi terakhir dalam masa kepemimpinan Bupati Cirebon, H Imron. Hal itu, karena akhir masa jabatan (AMJ) Bupati Imron akan berlangsung pada tanggal 31 Desember 2023 ini.
Semula, jika AMJ Bupati dan Wakil Bupati Cirebon berakhir pada bulan April atau Mei 2024 sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, maka rotasi mutasi kabarnya bakal digelar pada awal tahun depan.
Berita Terkait
Menanggapi hal tersebut, Bupati Cirebon, H Imron, MAg mengaku belum mengetahui hasil rapat yang dilakukan oleh Baperjakat. Namun, ia tidak menampik mutasi bakal dilaksanakan pada Desember 2023 ini. Hal itu, menyusul laporan dari pihak terkait yang mengusulkan mutasi dilakukan di bulan Desember 2023.
Bahkan, menurut Imron, sebelumnya rencana mutasi akan dilaksanakan pada bulan November 2023. Namun karena masih mengganggu kinerja dan pertanggungjawaban pejabat yang hendak dimutasi, rencana tersebut diurungkan.
“Kalau di November, nanti masih ada pekerjaan yang belum beres, nanti (pejabat lama dan pejabat baru, red) saling tunjuk. Nah, kalau Desember kan semua pekerjaan dan tanggung jawab (penyerapan anggaran, red) sudah selesai semua,” papar Imron.
Ia membenarkan, semula mutasi para pejabat tersebut akan dilakukan pada sekitar bulan April 2024. Rencana tersebut sekaligus mengakomodir pengisian jabatan yang ditinggalkan pejabat karena memasuki masa pensiun.
“Paling bulan April atau geser sedikit kalau ada yang pensiun. Ternyata AMJ saya harus di Desember, ya sudah,” terang Imron.
Sebelumnya, kemungkinan mutasi pejabat eselon III dan IV menunggu penyerapan anggaran semua SKPD selesai disampaikan Sekretaris BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho, Jumat, 1 Desember 2023.
Pasalnya, menurut Ade, jika mutasi digelar awal Desember ini dikhawatirkan mengganggu kinerja beberapa sekretaris dinas (sekdis) dan kepala bidang (kabid) yang proses kegiatan dinasnya belum selesai.
“Kalau digelar sekarang, akan ada PPK yang diganti. Sementara pekerjaan mereka belum selesai. Tidak mungkin di akhir anggaran tanggung jawabnya diberikan ke kabid yang baru. Tanggung jawab kan masih di kabid lama sampai penyerapan anggarannya selesai,” kata Ade.
Bocoran yang disampaikan Ade, jumlah mutasi kali ini tidak sampai 100 pegawai. Namun kalau disatukan dengan fungsional, jumlahnya bisa lebih dari 100 ASN.
Ia menyebut, mutasi kali ini difokuskan pada pengisian kekosongan jabatan. Namun bisa saja rotasi dilakukan kalau ditemukan pejabat yang tidak kompeten.
“Kali ini kami fokusnya kepada pengisian kekosongan jabatan. Ya otomatis ada pejabat yang awalnya kabid kemudian naik menjadi sekdis. Ini karena posisi sekdisnya kosong,” pungkasnya.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
