SUARA CIREBON – Politisasi bansos menjelang pemilu 2024 dirasa sangat merisaukan. Karena, tujuan penyaluran bansos untuk mengurangi kemiskinan ekstrim kini melenceng menjadi target elektoral pemilu 2024.
Politisisasi bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan Presiden Jokowi membuat risau Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Banggar DPR RIi melihat fenomena kebijakan bansos yang kini justru lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya. Akhirnya program bansos menjadi tidak tepat sasaran.
“Target bansos untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem tahun 2024 malah tidak tercapai karena penyalurannya lebih kental muara politiknya. Sangat disesalkan ini dipelopori langsung Bapak Presiden,” ujar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam keterangan rilisnya yang diterima redaksi, Selasa 30 Januari 2024.
Hal aneh, Menteri Sosial yang seharusnya menjadi ujung tombak penyaluran bansos malah sama sekali tidak dilibatkan karena diambil alih badan badan lain yang tidak memiliki tupoksi atas hal itu.
Hampir sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) itu dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK yang perannya lebih dari sisi kebijakan.
“Kalau lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan,” cetus dia.
Said Abdullah mulai risau menyikapi diskursus publik selama hampir enam bulan ini yang menyoal bansos.
Isu itu kini menyeruak dan hangat diperbincangkan kembali masyarakat. Kalau melihat sentimen yang ada, intensitas presiden menyebarkan bansos menjelang pemilu, dan salah satu kontestannya anak beliau, sangat kontroversial.
Bahkan sebagian besar mengingatkan agar presiden tidak terlibat konflik kepentingan lebih dalam dalam Pilpres 2024 dengan memanfaatkan bansos.
Berita Terkait
“Saya berulang kali menegaskan bansos adalah cara kita menanggulangi kemiskinan ekstrem, sebab kelompok miskin ekstrem, adalah warga kita yang tidak memiliki sumber daya apa pun, dan secara fisik sudah tidak produktif seperti rumah tangga lanjut usia tanpa keluarga,” tutur Said Abdullah.
Oleh sebab itu, peran bansos secara kebijakan diperlukan untuk rakyat. Bansos akan efektif menolong rumah tangga miskin, secara tepat waktu dan sasaran.
Said Abdullah menandaskan, perlunya konsistensi agar bansos yang dibayarkan dari pajak rakyat itu berdampak maksimal untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem, dan tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang pilpres.
Sebaiknya, penyaluran bansos pada tiga bulan pertama pada rentang Januari-Maret 2024 disalurkan minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024.
“Jika disalurkan sebelum pemilu, jelas sekali motif politik, menggunakan program APBN untuk pemenangan pilpres. Sungguh memprihatinkan bila Bapak Presiden makin memberikan contoh tidak baik, tindakan konflik kepentingan yang dipertontonkan secara vulgar dengan memanfaatkan kepentingan wong cilik,” sindir Said Abdullah.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
