SUARA CIREBON – Sedikitnya 70 persen data penerima bantuan sosial (Bansos) stunting di Desa Kalimaro, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, tidak tepat sasaran.
Pasalnya, mereka ini merupakan penerima yang dikategorikan bukan keluarga beresiko stunting lagi, sementara banyak penerima bansos stunting yang memang layak tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kalimaro, Tri Setianingsih, saat penyaluran bansos stunting untuk lima desa yang dipusatkan di desa setempat, Rabu, 22 Mei 2024.
Tri menyebut, untuk Desa Kalimaro sedikitnya ada sebanyak 35 keluarga beresiko stunting. Namun, dikarenakan jatah penerima bansos stunting hanya 28 penerima, sehingga pihaknya melakukan verifikasi penerima yang benar benar keluarga yang memiliki balita stunting.
“Data itu pun kami sampaikan ke Pemdes dalam hal ini Bapak Kuwu, ke Puskesmas, dan ke dinas terkait,” ujarnya
Namun, dalam kenyataannya, lanjutnya, saat data tersebut diterima, dirinya merasa terkejut lantaran data itu merupakan data yang lama, dan kebanyakan mereka sudah tidak layak lagi disebut keluarga beresiko stunting atau memiliki anak stunting lagi.
“Kami berharap ini untuk dibenahi, karena kita juga di sini bener-bener kerja gitu dari mulai pemeriksaan ibu hamil, pasca melahirkan, memantau perkembangan bayinya hingga memantau dan memonitoring di posyandu, jadi ibaratnya kami tahu mana yang layak, mana yang tidak, ya sekitar 70 persen penerima itu sudah tidak layak menerima,” tegasnya.
Sementara Kuwu Kalimaro Rahmat Hidayat, menyampaikan, bantuan bansos stunting bagi lima desa di Kecamatan Gebang memang dipusatkan di desanya.
Dirinya menyoroti data penerima bansos stunting khususnya penerima di Desa Kalimaro, menurutnya, dari data yang ada di desa, diketahui banyak penerima tidak mendapatkan bansos tersebut, malah yang tidak layak dapat, jadi ini tidak tepat sasaran.
Hal ini dikarenakan, berdasarkan laporan dari kader Posyandu atau TP PKK, untuk keluarga beresiko stunting maupun kasus stunting di desanya berjumlah 35 kasus, namun untuk penerima bansos stunting hanya 28 penerima.
Lanjutnya, dari 28 penerima bansos tersebut, kebanyakan penerima sudah bukan lagi keluarga yang memiliki anak stunting, sementara dari data yang sudah divalidasi banyak yang tidak mendapatkan.
Dirinya mengaku sudah berkonsultasi dengan pihak puskesmas atau dinas terkait, berkenan dengan data penerima Bansos, mereka pun tidak mengetahui sumber data penerima tersebut dari mana.
Rakhmat, menyebut, kalau data yang ril untuk kasus stunting, yang lebih mengetahui yaitu kader Posyandu, PKK atau mereka yang dikondisikan menangani permasalahan stunting.
“Kalau yang ini pake data tahun 2023, jelas tak tepat sasaran, jadi kalau tidak dibenahi, penyaluran tahap kedua, akan kami tolak, kalau tahap pertama ini, kami terima karena sudah datang, terus kasihan juga banyak ibu – ibu bawa anak – anak dari pagi sudah mengantre,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
