Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Majalengka. Sejumlah buruh di kota angin yang ditemui mengaku keberatan dengan program pemerintah yang rencananya akan diberlakukan paling lambat pada 2027 tersebut.
Salah satu buruh di perusahaan sepatu di Kabupaten Majalengka itu menilai, kebijakan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan di kalangan buruh. Apalagi bila mengacu pada besaran upah yang diterima oleh buruh di Kabupaten Majalengka.
“Beragam pendapatnya ada yang keberatan,ada pula masi ragu-ragu dengan alasan mau lihat dulu rumahnya seperti apa,” ungkap buruh yang mengaku bernama Iyan ini, Rabu, 5 Juni 2024.
Menurut Jejen, mungkin kebijakan pemerintah itu bertujuan baik. Namun buruh juga perlu memperoleh informasi lengkap tentang program Tapera.
“Apalagi upah buruh di Kabupaten Majalengka ini kan masih rendah, kalau nanti dipotong untuk program yang belum pasti, makin habis saja,” ujarnya.
Pendapat senada dikatakan salah satu buruh pabrik konveksi, Komariah. Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada sosialisasi tentang program Tapera. “Barut tahu dari nonton tv saja, belum ada sosialisasi,” ucapnya.
Buruh yang mengaku lulusan SMK ini menyebut program Tapera mungkin baik. Namun, kata dia perlu ada penjelasan lengkap, karena, masa kerja buruh tidak pasti.
”Bagaimana nanti program baru berjalan satu tahun,buruh yang bersangkutan tidak lagi bekerja, baik resign maupun kena PHK, bagaimana nasib uang yang sudah dipotong, bisa diambil atau bagaimana, kami kan perlu tahu,” ujarnya.
Seperti diketahui Tapera dikenakan kepada pihak pengusaha maupun pekerja, dengan catatan gaji mereka sesuai UMR.
Tapera sendiri diterapkan sebesar 3 persen dengan rincian iuran sebesar 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen ditanggung perusahaan. Program Tapera ditargetkan paling lambat mulai dilaksanakan pada 2027 nanti.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
