SUARA CIREBON – Para kuwu berharap adanya keterwakilan unsur pemerintah desa (pemdes) pada kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 Kabupaten Cirebon.
Mereka mendorong ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), Muali, menjadi salah satu kandidat wakil Bupati Cirebon di Pilkada 2024 nanti.
Hal itu dikemukakan Kuwu Cempaka, Kecamatan Talun, Kuswanto, terkait diskusi yang kerap mengemuka dalam pertemuam FKKC.
“Sebenarnya Pilkada Kabupaten Cirebon ini sesuatu yang sudah dibahas cukup lama di internal FKKC,” jelas Kuswanto kepada Suara Cirebon, Rabu, 12 Juni 2024.
Dasar pemikirannya, lanjut Kuswanto, FKKC yang mewakili 412 desa se-Kabupaten Cirebon berharap adanya keterwakilan unsur pemdes yang diwakili ketua FKKC di Pilkada 2024 ini.
“Kita ingin pembangunan desa yang belum maksimal bisa lebih maksimal kalau dikawal langsung oleh orang sendiri (perwakilan kuwu, red),” katanya.
Terlebih, Kuswanto memaparkan, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, sebagai hasil revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya memberikan pemerintah desa sejumlah kewenangan.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung siapapun calon yang dapat membawa kebaikan serta kemaslahatan yang jauh lebih baik untuk desa,” ujarnya.
Pihaknya optimis para 412 kuwu yang tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon memiliki pengalaman dalam memenangkan perhelatan pilwu yang dapat digunakan dalam memenangkan Pilkada.
“Para kuwu terlahir ditempa dengan perjuangan sewaktu Pilwu. Ini bukti riil bahwa dalam pemilu walaupun di dalam aturan tidak boleh berpolitik tetapi kami juga mempunyai hak politik untuk menentukan, saya yakin bahwa ketika 412 desa ini satu suara bukan suatu hal yang mustahil,” tegasnya.
Pihaknya hanya berharap, dengan adanya keterwakilan kuwu yang duduk sebagai wakil bupati, desa akan lebih diperhatikan dan diprioritaskan dalam pembangunan Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memberikan bantuan cukup lama, sedangkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon belum sama sekali tercakup.
“Harapan kami, desa harus lebih diperhatikan dan diprioritaskan, karena sampai dengan hari ini sentuhan Pemerintah Daerah kepada desa masih sangat minim, belum ada bantuan keuangan desa yang diberikan langsung oleh pemerintah daerah. Sampai hari ini pun siltap masih harus menunggu apa lagi tunjangan dalam bentuk lainnya,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
