SUARA CIREBON – Puluhan warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang tergabung dalam Forum Ambulu Bersatu (FAB) meluruk kantor balai desa setempat untuk meminta transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Senin, 24 Juni 2024.
Aksi demonstrasi warga Ambulu tersebut, mendapatkan pengawalan ketat pihak kepolisian.
Ketua Forum Ambulu Bersatu, Sirojudin mengatakan, aksi itu dilakukan karena warga menilai banyak alokasi anggaran yang kurang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban (LPj) yang tersampaikan ke publik.
Menurut Sirojudin, masyarakat menemukan beberapa kejanggalan terkait penggunaan anggaran desa yang tidak sesuai antara rencana program dan realisasi.
“Kami melihat beberapa kejanggalan terkait penggunaan anggaran desa yang tidak sesuai antara rencana program dan realisasi. Salah satu contoh, Pemdes Ambulu pada 2023 lalu menganggarkan rencana pembuatan keramba tambak, akan tetapi dalam realisasinya digunakan untuk tambatan perahu,” kata Sirojudin.
Sehingga, lanjut Sirojudin, masyarakat mempertanyakan kronologis pengalihan anggaran tersebut. Begitu juga dengan beberapa program lainnya seperti BLT, bansos dan juga pelaksanaan pembangunan lainnya.
“Tadi kami mempertanyakan terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan jawaban dari pemerintah desa bahwa pengalihan penggunaan anggaran itu bisa dilakukan,” katanya.
Padahal, menurut Sirojudin, wilayah Desa Ambulu dengan luas sekitar 1.200 hektare, terdapat 880 hektare lahan tambak. Sehingga, bila program keramba tambak bisa dilaksanakan, akan menjadi contoh untuk lahan tambak lainnya.
Terlebih saat ini, masyarakat mengalami penurunan atau kemerosotan dari hasil tambak. Menurutnya, masyarakat berharap ketahanan pangan dan reforma agraria memasukkan program keramba tambak.
Sirojudin menyebut, jika dari APBDes Ambulu sebesar Rp70 juta untuk kegiatan keramba tambak bisa direalisasikan dan berhasil, akan bisa diikuti oleh masyarakat lain yang memiliki tambak.
“Hasil pertemuan tadi masyarakat merasa kurang puas dan kami didampingi LBH Elite sudah melakukan pelaporan penggunaan APBDes Ambulu dari tahun 2018 hingga 2023,” tandasnya.
Sementara itu, Kuwu Ambulu, Sunaji menjelaskan, kedatangan warganya ke balai desa untuk menuntut transparansi penggunaan APBDes. Sunaji mengatakan, pihaknya sangat terbuka terhadap penggunaan APBDes.
“Apa yang disampaikan oleh Forum Ambulu Bersatu tersebut terjadi miss informasi, karena apa yang mereka pertanyakan terkait dengan penggunaan anggaran dan nomenklatur itu berbeda,” kata Sunaji.
Sunaji menjelaskan, setiap penggunaan anggaran desa tidak semua nomenklatur dalam aplikasi pelaporan penggunaan dana desa itu ada, sehingga ketika ada kegiatan realisasi anggaran yang tidak ada nomenklaturnya maka pemdes memasukkannya ke nomenklatur yang terdekat.
“Setelah tadi kita buka dan dijelaskan kepada masyarakat, akhirnya mereka menerima. Karena apa yang tercantum dalam perencanaan dan realisasi penggunaan anggaran itu telah sesuai,” jelasnya.
Menurut Sunaji, tuntutan transparansi penggunaan anggaran itu sebenarnya diawali dengan isu terkait pelayanan.
“Bahkan mereka telah melaporkan ke pihak berwajib, namun Pemdes telah melakukan klarifikasi sehingga apa yang dilaporkan oleh masyarakat itu tidak terbukti. Akan tetapi masyarakat masih merasa belum puas,” ujarnya.
Sunaji juga membantah pemdes melakukan tebang pilih dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.
Pasalnya, pihaknya telah memberitahukan kepada masyarakat melalui kepala dusun, agar masyarakat yang belum tercantum namanya menerima BLT untuk bisa melaporkan diri dan Pemdes menindaklanjuti.
“Mungkin mereka ingin mencari perhatian kepada pemdes, namun bagi kami semua masyarakat Desa Ambulu harus mendapat perhatian dari kita,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
