SUARA CIREBON – Sebanyak 975 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih yang akan bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) hak pilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 Kota Cirebon, telah dilantik, pada Senin, 24 Juni 2024 kemarin.
Diduga, dari 975 itu ada beberapa orang Pantarlih yang namanya masih tercantum Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Pemilu (Sipol) partai politik.
Hal itu disampaikan Ketua Pemuda Demokrat Kota Cirebon, Lukman Nulhakim yang mengungkap dugaan terkait keberadaan Pantarlih yang masih terdaftar dalam Sipol.
Berita Terkait
Menurut Lukman, hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait integritas dan keabsahan proses Pilkada yang akan datang.
“Bukannya sudah diingatkan bahwa dalam surat KPU nomor 638 tahun 2024 dan 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc. Ditambah, dalam beberapa insiden terbaru, kami menemukan bahwa sejumlah petugas Pantarlih yang seharusnya sudah tidak aktif lagi, masih terdaftar dalam basis data Sipol. Ini bukan hanya masalah administratif biasa, tetapi menyangkut fundamental dari proses demokrasi itu sendiri,” ujar Lukman, Selasa, 25 Juni 2024.
Lukman menambahkan, bahwa keberadaan petugas Pantarlih yang tidak tepat dalam Sipol dapat membuka peluang bagi praktik-praktik yang tidak fair dalam proses pemilu.
Dia mendesak pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap data Pantarlih serta memperbaiki sistem pengelolaan administrasi pemilih.
“Saya berharap KPU dan Bawaslu segera bertindak tegas untuk memastikan bahwa semua data pemilih dan petugas terkait dalam Sipol adalah akurat dan terjamin keabsahannya. Meskipun dilampirkan surat keterangan bukan kader dari partai politik yang bersangkutan, harusnya juga di Sipol tidak ada lagi,” tegas Lukman.
“Kami akan terus memantau perkembangan lebih lanjut terkait investigasi atas dugaan ini. Dan akan segera melaporkan ke pihak terkait,” tambah Lukman.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPU belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan yang disampaikan oleh Ketua Pemuda Demokrat Kota Cirebon ini. Namun demikian, isu ini diyakini akan menjadi sorotan utama dalam beberapa hari ke depan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
