SUARA CIREBON – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon melakukan evaluasi terhadap 36 desa yang masuk kelompok sadar wisata (pokdarwis).
Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan 36 pokdarwis tersebut di kantor Disbudpar setempat. Selain evaluasi, mereka juga diberi arahan dan pembinaan oleh pihak Disbudpar.
Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Abraham Mohamad mengatakan, tujuan menghadirkan puluhan pokdarwis adalah untuk melakukan evaluasi terkait dukungan anggaran yang telah diberikan.
“Tujuannya evaluasi, selama ini peran mereka yang sudah diberikan suport bantuan anggaran dari Pemkab Cirebon sudah sejauh mana,” ujar Abraham, kemarin.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendelegasikan kepada kepala bidang (Kabid) bersangkutan untuk segera merevisi sistem administrasi keuangan pokdarwis. Pasalnya, sistem yang sekarang berjalan dinilai terlalu rumit.
“Anggaran uangnya keluar dari BKAD, program dan pengawasannya di Disbudpar tapi cantolan anggarannya ada di DPMD. Jadi tumpang tindih, kami kan bingung, ya sudah satu dinas saja,” ujar Abraham, Kamis, 8 Agustus 2024.
Ia menilai, sistem administrasi keuangan tersebut dianggap tidak selaras dan sangat rumit. Sehingga kalau terjadi penyimpangan anggaran pada pokdarwis, maka pertanggungjawabannya juga tidak terlalu jelas.
“Ini tidak selaras, kalau pokdarwis ya sudah di kita saja semua. Jangan sampai kalau terjadi penyimpangan, kita yang tidak tahu apa-apa kemudian dimintai keterangan oleh APH,” paparnya.
Menurut Abraham, Disbudpar Kabupaten Cirebon juga menghadirkan konsultan untuk memberikan pengetahuan bagaimana prototipe secara teknis pokdarwis, agar pariwisata yang dikelola lebih maju dan diminati wisatawan.
Menurutnya, pemberdayaan Pokdarwis ada dua. Pertama, Pokdarwis yang tumbuh sendiri dari desa atau yang sudah ada view-nya seperti wisata Banyu Panas dan Batu Lawang di Kecamatan Gempol.
Kemudian ada juga Pokdarwis yang diciptakan terkait pariwisatanya seperti di Kecamatan Suranenggala dengan membuat banyak empang berisi berbagai macam jenis ikan untuk edukasi dan ada juga wisata hutan mangrove.
“Saya berharap ini digandeng dengan BUMDes, karena untuk kesejahteraan perangkat desa dan masyarakat setempat juga untuk tumbuh kembang,” tandasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
