SUARA CIREBON – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon me-launching pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, di salah satu hotel kawasan Kedawung, Kamis, 15 Agustus 2024.
Launching pemetaan kerawanan itu dilakukan secara simbolis penyelenggara pemilu dan unsur Fprkopimda plus Kabupaten Cirebon.
Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadarudin Parapat mengatakan, pada Pemilu 2024 lalu, Kabupaten Cirebon masuk dalam zona merah dan menempati urutan ke-4 se-Jawa Barat dan urutan ke-26 Nasional.
Zona merah, lanjut Sadarudin, merupakan sebutan bagi daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
‘Tapi setelah dilewati alhamdulillah pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan sukses tanpa ekses. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon,” ujar sadarudin.
Pada Pilkada serentak tahun 2024 ini, pihaknya, membagi tiga aspek kerawanan yakni tahap kampanye, pelaksanaan dan tahap rekapitulasi.
“Selain tiga aspek, ada sekitar 13 indikator yang menjadi fokus kami dalam mengawasi semua tahapan Pilkada ini. Salah satu indikator yang menjadi potensi kerawanan adalah peredaran money politics,” katanya.
Menurutnya, Kabupaten Cirebon juga memiliki potensi kerawanan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Dimana ada pemilih yang bukan warga Kabupaten Cirebon diberikan hak untuk memilih.
“Ini terjadi pada Pilkada 2018 silam, sehingga ini yang jadi muncul kerawanan. Hal ini penting untuk dilakukan mitigasi sebagai bahan pencegahan dari Bawaslu,” tegasnya.
Tidak hanya Bawaslu, imbuh dia, adanya potensi ini kerawanan harus menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya Pilkada ini merupakan hajat masyarakat Kabupaten Cirebon.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, Pemkab mendukung penuh kegiatan Pilkada serentak ini. Hilmi memastikan para ASN akan memegang teguh netralitas pada pelaksanaan Pilkada nanti.
“Kami berharap partisipasi masyarakat pada Pilkada bisa lebih maksimal atau minimal sama dengan Pemilu. Biasanya tren partisipasi pada Pilkada akan menurun, dan ini harus ada pendidikan politik kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat bisa naik,” kata Hilmi.
Hilmi meminta kepada semua pihak untuk menyatukan persepsi terkait daerah yang masuk kategori rawan pada pelaksanaan Pilkada nanti.
“Kesamaan persepsi terkait daerah rawan pada Pilkada penting agar semua hal bisa diantisipasi sejak dini,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
