SUARA CIREBON – Kondisi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sepi dan kurang maksimal, mendapat sorotan tajam bahkan kritik keras dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas, saat melakukan sidak ke MPP Kabupaten Cirebon, beberapa waktu lalu.
Meski telah mendapat teguran keras dari MenPAN RB terkait tidak maksimalnya pelayanan MPP, namun, teguran tersebut seolah diabaikan begitu saja. Pasalnya, saat ini MPP kembali lengang, dan hanya menyisakan beberapa petugas di gerai tertentu, sementara dari 38 gerai pelayanan, lebih dari setengahnya tampak kosong tanpa petugas.
Sebagai pusat pelayanan publik yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat, MPP justru terkesan menjadi simbol dari kegagalan manajemen dan koordinasi antarinstansi di Kabupaten Cirebon.
Investasi telah digelontorkan, harapan masyarakat telah dibangun, namun hingga kini, sistem yang ada belum mampu mengubah situasi menjadi lebih baik.
Menanggapi sepinya MPP, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, mengakui sepinya MPP disebabkan oleh dinas-dinas terkait yang belum satu pemahaman mengenai pentingnya pelayanan di MPP.
“Kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Masalah ini juga sudah dalam pengawasan MCP KPK,” ujar Hilmi, Rabu, 18 September 2024.
Sementara itu, seorang pengunjung yang datang untuk mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mengaku bingung dengan ketidakhadiran petugas.
“Saya datang ke sini mau ngurus PBG di gerai DPUTR. Tapi ternyata benar kata teman saya, lebih baik langsung ke kantor DPUTR karena di sini petugasnya tidak ada,” ujarnya.
