SUARA CIREBON – Kasus Vina Cirebon bakal menjadi ujian bagi pemerintahan baru di bawah kepeimpinan Presiden RI ke 8 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Masyarakat berharap, kasus Vina Cirebon akan bisa lebih tegas diputuskan di era kepemimpinan Prabowo dan Gibran yang hari ini, Minggu 20 Oktober 2024 resmi akan menjalani pelantikan presiden dan wapres di Gedung DPR/MPR Jakarta.
Prof Azmi Syahputra, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisaksi Jakarta mengungkapkan keterkaitan kasus Vina Cirebon dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo.
“Saya melihat, kasus Vina Cirebon ini menjadi salah satu ujian bagi pemerintahan Prabowo untuk bidang penegakan hukum,” tutur Azmi Syahputra.
Azmi Syahputra merupakan pakar hukum pidana yang menaruh perhatian khusus terhadap kasus Vina Cirebon dan membuat kajian akademis secara rinci dan detil dari mulai penangkapan oleh Iptu Rudiana hingga putusan hakim di tingkat pengadilan negeri, banding hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Bahkan Azmi Syahputra selalu menyempatkan untuk hadir sebagai ahli dan memberikan keterangan berdasar temuan akademis berbagai kejanggalan dalam sidang peninjauan kembali (PK) para terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri atau PN Kota Cirebon.
Azmi menilai, apa yang dilakukan Mabes Polri membingungkan. Terihat ada ketakutan dari Mabes Polri untuk mengungkap berbagai dugaan kejanggalan hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus Vina Cirebon.
“Kasus Vina Cirebon ini membingungkan. Mabes Polri seperti tidak berdaya menyelidiki kasus yang dimata masyarakat sebenarnya sudah telanjang bulat,” tutur Azmi.



















