SUARA CIREBON – Hasil rapat para pemangku kebijakan terkait upaya penertiban dan tata kelola objek wisata di kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, dinilai masih tidak maksimal.
Pasalnya, rapat yang digelar di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon itu, tidak dihadiri sejumlah pemangku kebijakan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Abraham Mohammad menyayangkan ketidakhadiran pemangku kebijakan dan sejumlah SKPD terkait.
Berita Terkait
“Pemangku kebijakan tidak hadir jadi (hasil rapat, red) tidak maksimal hasilnya. Kalau secara teknis, 90 persen hadir semua,” ujar Abraham usai memimpin rapat tersebut di aula Disbudpar setempat, Senin, 18 November 2024.
Abraham juga mengaku kecewa atas ketidakhadiran pemangku kebijakan dan sejumlah SKPD terkait yang sudah ia undang. Selain pihak keraton, pihaknya mencatat sejumlah SKPD yang tidak hadir dalam rapat tersebut yakni Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BKAD, Disperdagin, dan Dinkop UKM.
“Saya prihatin dinas terkait tidak hadir, bagaimana objek wisata Kabupaten Cirebon mau maju kalau tidak ada keinginan kuat melakukan penertiban dan penataan,” ujar Abraham.
Diakui Abraham, Disbudpar sendiri tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang ada kompleks Makam Sunan Gunung Jati tersebut. Terlebih, Disbudpar juga tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan objek wisata religi tersebut, melainkan hanya sekadar memfasilitasi saja.
“Jadi tujuan kita, tidak hanya soal pengemis atau kotak amal, itu sebagai pemicu saja. Tapi kita inginnya secara komprehensif biar peziarah merasa aman dan nyaman, tidak merasa digetok,” tegasnya.
Kendati demikian, pihaknya berencana akan menggelar rapat kedua dengan mengundang kembali pihak pemangku kepentingan dan sejumlah SKPD yang belum sempat hadir dalam rapat kali ini. Ia sangat berharap agar pihak Keraton Kanoman bisa hadir dalam rapat kedua untuk mencari win-win solution dari permasalahan tersebut.
“Sangat disayangkan kalau rapat kedua nanti tidak hadir lagi, ini menunjukkan tidak ada political will untuk memperbaiki tata kelola di area Pesarean Sunan Gunung Jati. Sekarang mungkin ada kesibukan. Tapi kalau tidak hadir lagi rapat dalam kedua, kita akan langsung sidak, melakukan uji petik di lapangan,” tandasnya.
Sementara itu, Kuwu Astana, Kecamatan Gunungjati, Efi Saefullah mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas rencana penataan kembali kompleks Makam Sunan Gunung Jati. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pihaknya bakal melakukan sosialisasi kepada 80 sampai 100 orang pengemis di lokasi tersebut.
“Sebenarnya mereka yang ada di situ semuanya warga dari tetangga Desa Astana,” ujarnya.
Ke depannya, Efi mengatakan, akan memberikan pelatihan dengan mengarahkan mereka di bidang handicraft. Selain itu, pihaknya akan mendorong para pengemis untuk menjadi pedagang dengan barang dagangan yang sudah dialokasikan. Cara tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengubah imej agar mereka tidak lagi mengemis.
“Salah satunya adalah menjual tempat sandal cantik kepada para peziarah. Kedepan, kita akan ajak mereka menjual air minum dalam kemasan 33 ml. Jadi nanti bukan lagi ngemis, tapi berjualan. Kita bisa kerja sama dengan bumdes, insyaallah berhasil. Semua pihak turun, jika kedapatan mengemis kita bawa ke Dinsos,” kata Efi.
Pembahasan rencana penertiban dan pengelolaan objek wisata religi Sunan Gunung Jati tersebut, menyusul adanya video viral peminta sedekah di kompleks Makam Sunan Gunung Jati yang terkesan memaksa pada peziarah yang datang berkunjung.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
