SUARA CIREBON – Realisasi belanja daerah Pemkab Cirebon hingga Senin, 23 Desember 2024 baru mencapai 87 persen.
Meskipun penggunaan anggaran di sejumlah dinas dan kecamatan di lingkungan Pemkab Cirebon berhasil mencapai hampir 100 persen, namun beberapa sektor mencatatkan progres rendah dalam realisasi belanja.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati menjelaskan, beberapa faktor teknis dan administrasi yang menjadi penyebabnya perlu segera diselesaikan. Dengan demikian, target anggaran tahun ini akan dapat terpenuhi secara optimal.
Berita Terkait
Ia mencatat, ada beberapa dinas dengan realisasi belanja terendah di antaranya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) dengan 70,67 persen, Dinas Kesehatan 78,78 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) 84 persen, dan Dinas Pertanian 84 persen.
“Saat ini, kegiatan barang dan jasa memang sudah selesai, namun pembayarannya masih dalam proses. Tapi semuanya akan selesai sebelum akhir tahun,” kata Sri, Senin, 23 Desember 2024.
Kendati demikian, kata Sri, beberapa dinas dan kecamatan berhasil mencapai realisasi anggaran yang tinggi hingga mendekati 100 persen. Dinas dan kecamatan itu di antaranya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 99,07 persen, Inspektorat 98,56 persen, Kecamatan Arjawinangun 97,27 persen, Kecamatan Panguragan 97,23 persen, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) 96,96 persen.
Pihaknya pun mengapresiasi OPD yang mampu memanfaatkan anggaran secara maksimal sesuai perencanaan. Karena hal itu menunjukkan adanya perencanaan yang baik dan eksekusi yang efisien di lapangan.
Sementara terkait capaian pendapatan daerah, lanjut Sri, hingga saat ini mencapai 95,03 persen. Angka tersebut diakui Sri di bawah realisasi 2023 yang mencapai 97,05 persen. Namun, ia menyebut angka tersebut cukup baik mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi sepanjang tahun ini.
Dari perbandingan capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya, terdapat sedikit penurunan pada sisi pendapatan dan belanja.
Perbandingan dengan tahun lalu telah menunjukkan adanya ruang perbaikan, terutama di sisi belanja. Pada 2023, pendapatan daerah berhasil mencapai 97,05 persen, sementara belanja daerah tercatat di angka 93,10 persen.
“Kami terus berupaya mempercepat proses administrasi dan memastikan semua anggaran digunakan dengan efektif sebelum akhir tahun,” terangnya.
Sejumlah tantangan dalam realisasi anggaran tahun ini, diakui Sri, salah satunya adalah proses administrasi yang masih memakan waktu di beberapa OPD, terutama terkait validasi pembayaran dan pelaporan.
Selain itu, rendahnya kapasitas beberapa OPD dalam menyelesaikan program juga menjadi perhatian. Dimana, beberapa OPD memerlukan peningkatan kapasitas dalam merencanakan dan mengeksekusi anggaran.
“Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk tahun depan,” tukasnya.
Untuk mengatasi keterlambatan ini, pihaknya telah mengambil langkah-langkah percepatan, termasuk intensifikasi koordinasi dengan OPD terkait dan percepatan proses administrasi. Ia pun optimistis capaian belanja daerah akan meningkat signifikan sebelum akhir tahun.
Selain akan melakukan evaluasi terhadap OPD agar mencapai target perencanaan di tahun depan lebih matang, pihaknya juga akan memperkuat pengawasan dan pendampingan untuk mempercepat pelaksanaan program.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
