SUARA CIREBON – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon terus berupaya mewujudkan program penanganan kenakalan anak-anak sekolah di barak militer seperti yang sudah dilakukan di Kabupaten Purwakarta.
Berbagai upaya masih terus ditempuh, salah satunya berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti TNI, Bappelitbangda, KCD Pendidikan, Kemenag dan lainnya.
Kepala Disdik Kabupaten Cirebon, Ronianto, mengakui, langkah pertama yang akan dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan pihak TNI masih belum terlaksana.
Menurut Ronianto, sedianya penandatanganan MoU tersebut dilakukan pada tanggal 2 Mei kemarin, namun terpaksa harus ditunda.
Penundaan itu terjadi karena ada pergantian posisi jabatan Komandan Kodim (Dandim) 062/Kabupaten Cirebon. Pihaknya harus menunggu proses serah terima jabatan antara pejabat lama dengan Dandim baru, selesai dilakukan.
“Tapi tanggal 2 Mei kemarin kebetulan Pak Dandim juga belum (dilantik, red). Katanya pelantikan hari ini atau besok. Jadi, kita masih menunggu proses dengan Pak Dandim yang baru, sehingga (MoU, red) itu bisa kita lakukan,” ujar Ronianto, Kamis, 8 Mei 2025.
Di sisi lain, gagalnya pelaksanaan MoU juga disebabkan pihak lain seperti Kemenag yang saat itu masih fokus pada pemberangkatan jemaah calon haji kloter 2 yang merupakan keberangkatan gelombang pertama jemaah calon haji Kabupaten Cirebon.
“Jadi, Pak Kemenag juga kebetulan pada saat itu tidak bisa hadir,” kata Ronianto.
