SUARA CIREBON – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Cirebon menyambangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Jawa Barat, di Bandung, Jumat, 9 Mei 2025.
Kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi terkait strategi optimalisasi kinerja fungsi pembentukan peraturan daerah dan sinergitas dengan instansi Kementerian Hukum dalam penyelarasan naskah akademik (NA) dan harmonisasi Raperda.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia mengatakan, dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, Bapemperda sering kali dihadapkan pada tantangan antara keselarasan naskah akademik dan disharmonisasi dengan perundang-undangan di tingkat pusat.
Menurut Sophi, konsultasi dengan Kanwil Kemenkum Jabar bertujuan untuk membangun pemahaman bersama terkait substansi dan tujuan penyelarasan naskah akademik dan harmonisasi raperda.
Berita Terkait
“Kami di sini menginginkan, nanti terkait hasil dari produk perda yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Sophi.
Sementara itu, Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jabar, Hafiel Nurjaman mengatakan, naskah akademik dan raperda yang ideal memuat beberapa poin, seperti latar belakang dan tujuan penyusunan. Kemudian sasaran yang ingin diwujudkan, selanjutnya pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur, dan terakhir terkait jangkauan dan arah pengaturan.
Terkait harmonisasi, menurut Hafiel, SOP pelaksanaan harmonisasi sudah diatur dalam Pasal 58 UU 13/2022, Kepmenkumham M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 dan SOP Dirjen PP PPE.1259.PP.02 Tahun 2024.
“Sementara untuk penyelarasan NA (naskah akademik) selama ini merupakan tupoksi BPHN terhadap naskah akademik RUU sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perpres 87/2014. Sedangkan untuk di kanwil hanya berupa keikutsertaan dalam penyusunan naskah akademik raperda,” kata Hafiel Nurjaman.
Ia mengatakan untuk memastikan kualitas naskah akademik maupun raperda, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi sangat penting dilakukan DPRD.
“Di lembaga DPRD ada fungsi pengawasan, bahkan seluruh fungsi dan wewenang DPRD diatur dalam tatib (tata tertib). Laksanakan fungsi pengawasan secara normatif dengan rapat kerja komisi, dan mitra kerja di pemda, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum, dan pengaduan masyarakat,” kata Hafiel.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
