SUARA CIREBON – Bupati Cirebon, H Imron mendukung langkah pemerintah pusat yang memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat dinas di hotel.
Menurut Imron, pihaknya bakal memanfaatkan penggunaan hotel untuk kegiatan rapat dan berbagai kegiatan lainnya seperti tahun-tahun sebelumnya.
Ia menegaskan, penggunaan hotel sebagai tempat rapat bukan sekadar untuk bermewah-mewahan. Lebih dari itu, penggunaan hotel akan lebih praktis dan lebih mudah dalam pertanggungjawaban administrasi.
Selain itu, kegiatan yang digelar di hotel juga bisa membangkitkan kembali ekonomi pihak hotel yang saat ini sedang lesu akibat adanya kebijakan efisiensi.
Berita Terkait
“Acara di hotel itu sebenarnya bukan untuk mewah-mewahan, tapi untuk pertanggungjawaban administrasinya lebih mudah,” ujar Imron, Rabu, 11 Juni 2025.
Hal itu, lanjut Imron, berbeda jauh ketika sebuah kegiatan dilaksanakan di kantor pemerintahan. Di mana ketika dimintai pertanggungjawaban secara administrasi oleh BPK, pembeberan bukti belanja untuk pelaksanaan kegiatan per item-nya menjadi lebih repot.
Kendati demikian, pihaknya tidak akan serta merta menggunakan hotel untuk berbagai kegiatan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Karena bagaimana pun, penyelenggaraan kegiatan di hotel harus mempertimbangkan anggaran yang ada.
“Kalau anggarannya ada ya di hotel. Mungkin kita akan memulainya dengan melihat anggaran di APBD perubahan,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, keputusan pemerintah pusat memperbolehkan pemerintah daerah (pemda) menyelenggarakan kegiatan meeting atau rapat dan kegiatan lainnya di hotel, disambut baik oleh pihak pengelola hotel di wilayah Cirebon.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cirebon, Ida Kartika, bahkan mengaku senang dengan keputusan tersebut.
“Kita merasa sangat senang, dan mudah-mudahan itu benar, bukan hanya omongan belaka,” ujar Ida Kartika, saat ditemui di kantor Setda Kabupaten Cirebon, Selasa, 10 Juni 2025.
Namun, ia menekankan agar keputusan pemerintah pusat memperbolehkan pemda menggelar rapat di hotel tersebut, bukan hanya sebatas pernyataan di media massa. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus benar-benar nyata.
“Kita menuntutnya yang nyata aja, bukan hanya di koran (ngomong, red) boleh, boleh tapi (nyatanya, red) masih ada penekanan dari pusat ya sama saja,” ujarnya.
Sejak Presiden Prabowo menerapkan efisiensi untuk kegiatan meeting dan perjalanan dinas para pejabat ke luar kota, imbuh Ida, hotel-hotel di Kabupaten Cirebon sangat merasakan dampaknya.
Tercatat, sejak bulan Januari sampai Maret kemarin, hotel-hotel di Cirebon tidak ada yang digunakan rapat oleh Pemda dan berikut dinas-dinas di bawahnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
