SUARA CIREBON – Anggota DPRD Kota Cirebon, Subagja mengaku kerap mendapat laporan dari para orang tua murid yang anaknya bersekolah di salah satu SMP Negeri Kota Cirebon, terkait adanya sejumlah biaya yang cukup memberatkan.
“Jumlahnya ada yang Rp2.255.000, ada yang bahkan sampai Rp3 juta untuk biaya seragam. Jadi ini sifatnya wajib,” kata Subagja, saat ditemui wartawan di kantor DPRD Kota Cirebon, Senin, 21 Juli 2025.
Para siswa nantinya akan mendapat satu stel seragam upacara, satu stel seragam kotak-kotak, satu stel seragam hari Jumat, satu stel baju olahraga, baju batik, baju adat, rompi, kartu OSIS hingga kartu perpustakaan.
“Pembeliannya wajib di koperasi sekolah. Totalnya ada 7 seragam yang harus dibeli. Sedangkan KBM hanya 6 hari,” ujar Bagja (sapaan akrabnya).
Biaya tersebut, menurut Bagja, belum termasuk iuran gedung, kegiatan ekstra kurikuler dan sumbangan untuk komite sekolah. Menurut Bagja, pihak sekolah berdalih, seluruh biaya yang ditetapkan telah melalui kesepakatan dengan pihak Komite Sekolah.
“Ironisnya, saat orang tua siswa keberatan, komite sekolah seolah tidak peduli,” katanya.
Bagja pun mengusulkan agar komite sekolah di seluruh sekolah Kota Cirebon dibubarkan, karena tidak ada keberpihakan pada orang tua murid.
“Komite sekolah itu kan harusnya bersikap dan berpihak kepada orang tua siswa. Jika memang di lembaga pendidikan itu tidak dibebankan biaya, kan harusnya itu yang dikedepankan,” tegasnya.
Terlebih, lanjut Bagja, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran lewat dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan sebagainya. Begitu juga dengan guru pegawai negeri yang sudah digaji oleh negara.
“Yang jadi persoalan, ketika ada misalkan pembayaran seragam, uang untuk pembangunan sekolahan atau uang Gedung, jangan memberatkan orang tua siswa dengan dalih iuran,” katanya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kondisi perekonomian orang tua siswa di Kota Cirebon bervariasi.
“Kondisi perekonomian orang tua siswa itu ada yang atas, ada yang sedang, bahkan ada yang kondisi ekonominya sangat bawah. Yang kondisi ekonomi bawah gimana? Memang tidak mengikat berapa pun, berapa saja seikhlasnya, ‘kan bicaranya kalau kasih seikhlas kan berat. Apalagi nominalnya sampai Rp2 juta, ada yang Rp3 juta. Nah ini sungguh sangat luar biasa,” ujarnya.
Bagja menegaskan, jika keberadaan komite sekolah tidak bisa berpihak kepada orang tua siswa, lebih baik dibubarkan.
“Jadi jangan sampai adanya komite sekolah itu terindikasi memberatkan orang tua siswa dan sudah ada kerja sama dengan kepala sekolah. Ini yang tidak boleh. Maka saya berharap ketika ini sampai terjadi, keberadaan komite sekolah lebih baik bubarkan saja karena tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya begitu,” tandasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
