SUARA CIREBON – Gerakan Rakyat Cirebon (GRC) membatalkan aksi demo yang direncanakan digelar pada 11 September 2025 dengan mengusung agenda penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kepastian ini muncul setelah rombongan GRC bertemu langsung dengan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo bersama jajaran Forkopimda di gedung Setda Kota Cirebon, Minggu, 24 Agustus 2025.
Koordinator lapangan GRC, Reno Sukriano, menyampaikan pihaknya hadir memenuhi undangan Wali Kota untuk membahas sejumlah polemik di masyarakat, khususnya terkait penyesuaian tarif PBB-P2 serta optimalisasi kinerja perusahaan daerah.
“Alhamdulillah, kami hadir dengan niat baik. Fokus kami adalah menyampaikan aspirasi soal PBB-P2 dan perusahaan daerah agar ke depan lebih baik,” kata Reno, usai pertemuan.
Menurut Reno, seluruh tuntutan yang semula akan disuarakan lewat aksi jalanan 11 September mendatang, kini sudah terjawab.
“Hari ini (Kemarin, red) semua tuntutan kami sudah disampaikan. Insyaallah Pak Wali Kota sanggup melaksanakan, karena itu bagian dari tugas dan fungsi bersama demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
GRC juga memberikan dukungan pada kebijakan pemerintah, dengan syarat PBB untuk rumah tinggal masyarakat tidak dinaikkan.
“Kami minta rumah tinggal tidak dinaikkan, tapi kalau rumah tinggal difungsikan untuk bisnis dan kapasitas besar silakan naik, demi peningkatan PAD,” ungkap Reno.
