SUARA CIREBON – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon angkat bicara terkait wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dalih efisiensi.
Bahkan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Cirebon, Dika Agung Wahyudi secara tegas menolak wacana penerapan sistem Pilkada tersebut.
Menurut Dika Agung Wahyudi, mahalnya pelaksanaan Pilkada langsung tidak disebabkan oleh partisipasi masyarakat, melainkan oleh tingginya biaya politik di internal partai politik. Alasan tersebut dinilai menyesatkan dan berpotensi dijadikan pembenaran untuk merampas hak politik rakyat.
“Pilkada mahal bukan karena rakyat ikut memilih. Tapi yang membuat mahal adalah praktik politik di partai itu sendiri, mulai dari mahar politik, biaya pencalonan, hingga transaksi kekuasaan,” tegas Dika, Kamis, 8 Januari 2026.
Ia menilai, menghilangkan partisipasi langsung masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada bukanlah solusi atas persoalan biaya demokrasi. Langkah tersebut justru menutup ruang kontrol publik dan memperkuat dominasi elite politik.
Berita Terkait
“Kalau rakyat disingkirkan dari Pilkada, yang terjadi bukan penghematan, tetapi pemusatan kekuasaan. Rakyat hanya jadi penonton, sementara penguasa dan elite partai semakin berkuasa,” tandasnya.
Dika juga mengkritik keras narasi efisiensi anggaran yang digunakan untuk membenarkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut Dika, demokrasi tidak boleh diukur dengan logika untung-rugi semata. Demokrasi juga bukan soal hitung-hitungan anggaran.
Ia menyebut, demokrasi adalah soal kedaulatan rakyat. Jika demokrasi dikalahkan oleh alasan biaya, maka yang dikorbankan adalah masa depan politik bangsa.
Lebih lanjut Dika menegaskan, Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan reformasi untuk membongkar praktik kekuasaan tertutup dan politik transaksional.
“Mengembalikan Pilkada ke DPRD merupakan langkah mundur yang membuka kembali ruang oligarki,” ungkapnya.
DPC GMNI Cirebon pun mendesak pemerintah dan DPR agar berani melakukan pembenahan serius terhadap sistem kepartaian dan pembiayaan politik, bukan justru mengorbankan hak pilih rakyat.
“Jika ingin menekan biaya Pilkada, benahi partai politik dan sistem pembiayaan kampanye. Jangan jadikan rakyat sebagai kambing hitam,” tegasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
