SUARA CREBON – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menekan angka stunting telah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Meski masih menghadapi tantangan besar, angka prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon menunjukkan penurunan angka.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni, mengatakan penanganan stunting dilakukan melalui pendekatan menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga intervensi terhadap anak yang telah terindikasi mengalami stunting.
Pemkab Cirebon, lanjut Eni, terus berupaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi, pola asuh, dan layanan kesehatan yang memadai sejak dini.
Menurut Eni, strategi tersebut melibatkan seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah, seperti 60 puskesmas, Public Safety Center (PSC), dua rumah sakit daerah, hingga Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Eni menjelaskan, penanganan stunting tidak bisa hanya dilakukan saat anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Ia menyebut, pencegahan dini melalui edukasi bagi calon ibu, ibu hamil hingga pola asuh anak dan pemberian makanan tambahan merupakan upaya yang paling penting.
“Justru yang paling penting adalah pencegahan sejak awal,” kata Eni, Senin, 22 Juni 2026.
Menurut Eni, Pemkab mengarahkan sebagian besar program pada upaya promotif dan preventif melalui jaringan puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
Melalui program tersebut, tenaga kesehatan secara rutin memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga pola pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang sesuai standar.
“Kami terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola makan yang benar, frekuensi pemberian makanan, serta komposisi menu yang sesuai kebutuhan anak. Edukasi ini menjadi bagian penting dalam mencegah stunting,” kata Eni.
Ia menyampaikan, kerja sama lintas sektor yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah kini telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara berkala, jumlah anak yang terindikasi stunting mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, pemerintah daerah memilih tidak terburu-buru menyimpulkan capaian tahun 2026 sebelum hasil survei resmi diterbitkan.
“Kalau melihat hasil penimbangan balita yang dilakukan sejak Februari hingga sekarang, trennya menunjukkan penurunan dibandingkan tahun lalu,” paparnya.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menunjukkan, prevalensi stunting turun dari 22,2 persen pada 2023 menjadi 18 persen pada 2024. Angka tersebut bertahan pada 2025, sementara hasil survei resmi tahun 2026 masih menunggu pelaksanaan pengukuran yang dijadwalkan pada November mendatang.
Selain fokus pada capaian kesehatan, Dinas Kesehatan juga menekankan pentingnya akuntabilitas pelaksanaan program. Seluruh kegiatan penanganan stunting yang dijalankan puskesmas maupun dinas dievaluasi secara berkala.
Eni menambahkan, berbagai program yang dijalankan telah melalui proses monitoring dan evaluasi, termasuk review dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil evaluasi tersebut menunjukkan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Eni menegaskan, keberhasilan menekan angka stunting tidak hanya diukur dari penurunan statistik tahunan, tetapi juga dari kemampuan daerah menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
“Selama ini masyarakat kerap menganggap stunting semata-mata disebabkan oleh kekurangan makanan. Padahal, persoalan tersebut jauh lebih kompleks dan berkaitan dengan pola asuh, sanitasi lingkungan, kesehatan ibu hamil, hingga akses layanan kesehatan,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
