SUARA CIREBON – Camat Talun, Agustino Alamsyah, menghentikan kegiatan pengurukan lahan sawah produktif milik Tanah Kas Desa (TKD) Sampiran, yang akan dialihfungsikan menjadi bangunan permanen.
Langkah tegas tersebut diambil, menyusul adanya laporan dan penolakan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas), kelompok masyarakat, serta LSM yang mempertanyakan legalitas dan dampak alih fungsi lahan tersebut.
Terlebih, lahan yang berada di dekat Perumahan Tiandra itu diketahui masih berfungsi sebagai sawah produktif.
‎Camat Agustino Alamsyah, menjelaskan, penghentian kegiatan pengurukan lahan sawah TKD Sampiran awalnya dilakukan ormas dan LSM.
“Awalnya teman-teman ormas menyetop aktivitas pengurukan sawah yang merupakan aset Desa Sampiran. Sawahnya itu masih produktif sehingga disetop. Beko yang sedang melakukan aktivitas pengurukan diminta berhenti oleh teman-teman ormas. Ada salah satu perangkat desa juga di sana. Terus saya ditelepon dan saya datang ke situ untuk menyetop juga,” ujar Agustino Alamsyah, Selasa, 23 Juni 2026.
Berita Terkait
Agus menyatakan, langkah penghentian tersebut bukan tindakan yang tiba-tiba. Pihak kecamatan sebelumnya telah beberapa kali memberikan imbauan kepada pemerintah desa terkait pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa agar tetap sesuai aturan yang berlaku.
‎‎”Kami sebenarnya sudah melakukan imbauan pada pihak desa terkait bagaimana penggunaan Tanah Kas Desa, salah satunya adalah pendirian restoran dan tempat kopi yang harus mengikuti Perbup 100 Tahun 2016 Pasal 20 ayat 2 huruf A sampai D. Kami menyarankan menggunakan Pasal 20 ayat 2 huruf D, yaitu Bangun Guna Serah (BGS),” ucapnya.
‎Namun, imbauan tersebut tidak sepenuhnya diindahkan, bahkan ketika proses pemanfaatan lahan sebelumnya masih dalam tahap pembahasan, muncul pembangunan baru di lokasi berbeda yang kembali menggunakan aset desa.
‎”Kami sudah menyampaikan jangan dilakukan lagi karena yang lama masih diproses, tapi ini ada pembangunan baru dengan tempat yang baru. Akhirnya saya selaku camat menyetop daripada nanti ada hal-hal lain yang kurang baik,” tegasnya.
‎Menurut Agus, selain persoalan administrasi dan legalitas, alih fungsi sawah produktif menjadi bangunan permanen berpotensi mengurangi luas lahan pertanian yang ada di wilayah tersebut.
‎”Dampaknya dari proses pengolahan Tanah Kas Desa ini salah satunya yang tadinya sawah dialihfungsikan untuk bangunan permanen, sementara yang digunakan adalah Tanah Kas Desa, maka harus memenuhi ketentuan dalam Perbup 100 Tahun 2016. Dari fungsi kegunaan tanah kas desa juga harus berubah, yang tadinya lahan sawah menjadi alih fungsi lain. Kalau persoalan pertanian sudah pasti ada dampaknya,” ungkapnya.
‎Ke depan, Pemerintah Kecamatan Talun akan mengawal penerapan aturan terkait pengelolaan Tanah Kas Desa agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
‎”Langkah ke depannya, saya selaku Camat Talun akan menegakkan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 ini agar berjalan maksimal, khususnya di Desa Sampiran, bagaimana pengelolaan Tanah Kas Desa yang baik, manajemen yang baik, agar nanti pendapatan dari Tanah Kas Desa tersebut jelas dan tepat guna,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
