SUARA CIREBON – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa kecamatan, beberapa hari lalu.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Selain itu, lanjut Rohayati, menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan penguatan kelembagaan yang dijalankan DPRD. PIhaknya ingin memastikan kebijakan pembangunan desa mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum diskusi yang berlangsung interaktif, Komisi I menyerap berbagai aspirasi pemerintah desa mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes, mulai dari tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, hingga pengembangan unit usaha yang selaras dengan potensi unggulan masing-masing desa.
“Komisi I menilai setiap desa memiliki potensi ekonomi yang berbeda sehingga pengembangan BUMDes harus berbasis pada karakteristik lokal, potensi sumber daya, serta kebutuhan masyarakat agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing,” ujar Rohayati, Kamis, 23 Juli 2026.
Rohayati menegaskan, BUMDes merupakan salah satu pilar penting dalam memperkuat kemandirian desa. Menurutnya, pengelolaan BUMDes harus mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, serta inovasi agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat.
“BUMDes harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki. DPRD Kabupaten Cirebon akan terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa agar BUMDes semakin berkembang, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mampu meningkatkan pendapatan asli desa,” katanya.
Menurutnya, penguatan BUMDes tidak hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan usaha, tetapi juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat, serta mendukung tumbuhnya ekonomi desa yang inklusif dan berdaya saing.
Karena itu, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan agar pengembangan BUMDes dapat berjalan secara optimal.
Dalam kesempatan tersebut, para kuwu juga menyampaikan sejumlah masukan terkait kebutuhan pendampingan teknis, peningkatan kompetensi pengelola BUMDes, kemudahan akses terhadap jaringan pemasaran, serta dukungan regulasi yang mampu mendorong keberlanjutan usaha desa.
“Berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting yang akan dihimpun Komisi I sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD,” tegasnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik.
Harapannya, BUMDes tidak hanya menjadi badan usaha milik desa secara administratif, tetapi benar-benar mampu berkembang sebagai lembaga ekonomi yang sehat, mandiri, dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kabupaten Cirebon.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
