SUARA CIREBON – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Selly Andriany Gantina mengaku baru mengetahui jika Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon tidak hanya melayani warga Kabupaten Cirebon, tetapi juga menerima peserta didik dari Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon.
Hal itu dikemukakan Selly saat menghadiri Diskusi Forum Diseminasi Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026 Kementerian Sosial bersama sekitar 250 orang tua siswa Sekolah Rakyat di Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu, 5 Agustus 2026.
Dari hasil diskusi itu diketahui, mayoritas peserta didik yang diterima saat ini berasal dari keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan sosial. Padahal, berdasarkan pembahasan di Komisi VIII DPR RI, sasaran Sekolah Rakyat seharusnya bisa lebih luas.
Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden RI pada 2026 ini harus mampu menjangkau masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya keluarga yang selama ini tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Yang bisa diprioritaskan adalah masyarakat yang berada pada Desil I dan Desil II, tidak harus mereka sudah menjadi keluarga penerima manfaat. Kemungkinan informasi ini belum tersampaikan secara utuh kepada masyarakat,” ujar Selly.
Menurut Selly, filosofi utama Sekolah Rakyat bukan sekadar memberikan akses pendidikan gratis, melainkan menjadi instrumen negara dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Masyarakat miskin yang belum pernah menerima bantuan sosial pun memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses program tersebut apabila memenuhi kriteria kemiskinan.
Ia menegaskan, pendekatan pemerintah dalam Sekolah Rakyat bersifat terintegrasi, tidak hanya anak memperoleh pendidikan dan asrama secara gratis, tetapi keluarga juga akan mendapatkan pendampingan sosial.
“Kalau orang tuanya belum pernah menerima bantuan sosial, maka akan diberikan bantuan. Rumahnya bisa diperbaiki, kemudian pekerjaan orang tuanya akan dibantu melalui kementerian terkait sesuai dengan potensi dan keterampilannya,” papar Selly.
Ia menilai informasi tersebut masih belum banyak diketahui masyarakat sehingga perlu disosialisasikan secara lebih luas agar tidak muncul anggapan bahwa Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi penerima bansos.
Selain menyoroti aspek penerimaan siswa, Selly juga memberikan perhatian terhadap kesiapan fisik bangunan Sekolah Rakyat. Ia mengaku kecewa karena pembangunan yang sebelumnya dijanjikan dapat digunakan mulai 1 Agustus 2026 ternyata belum selesai.
Dalam pertemuan bersama pihak Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, serta kontraktor pelaksana, Selly pun meminta adanya komitmen baru dari pihak Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR agar seluruh pekerjaan benar-benar rampung pada 15 Agustus.
“Kami meminta janji dari pihak ketiga dan pihak PUPR benar-benar ditepati. Tanggal 15 Agustus seluruh fasilitas harus sudah memenuhi aspek kenyamanan dan keselamatan sesuai standar yang berlaku sehingga anak-anak dapat belajar dengan aman,” tandasnya.
Selly menegaskan apabila target penyelesaian pada 15 Agustus kembali tidak tercapai, Komisi VIII DPR RI akan memberikan peringatan kepada kontraktor pelaksana.
“Kalau kembali meleset, tentu akan kami berikan warning kepada pihak ketiga agar segera menyelesaikan kewajibannya,” tegasnya.
Meski berdasarkan laporan yang diterima menyebut progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 95 persen, Selly menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan penting yang tidak bisa dianggap sepele. Di antaranya seperti pemasangan kaca pada jendela, penyempurnaan fasilitas keselamatan, hingga proses general cleaning sebelum gedung digunakan.
“Bagian-bagian seperti kaca dan fasilitas lainnya harus dipastikan aman sesuai prosedur. Jangan sampai karena mengejar target waktu justru mengabaikan keselamatan siswa,” kata Selly.
Di luar persoalan infrastruktur, Selly juga menilai kesiapan sumber daya manusia menjadi pekerjaan rumah berikutnya. Ia memperoleh informasi bahwa sebagian tenaga pendidik yang akan mengajar merupakan guru baru sehingga masih membutuhkan proses adaptasi.
Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, para guru perlu melakukan penyusunan kurikulum, orientasi sekolah atau MPLS, hingga membangun kekompakan antartenaga pendidik.
Ia menambahkan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan sekolah, tetapi juga dari ketepatan sasaran penerima manfaat, kesiapan tenaga pendidik, serta keberhasilan pemerintah mengintegrasikan pendidikan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Jika seluruh komponen tersebut berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan memutus kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.
Selly berharap, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon menjadi bahan evaluasi nasional sebelum program diperluas ke berbagai daerah.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
