SUARA CIREBON – DPRD Kabupaten Cirebon mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon memperkuat dukungan anggaran bagi desa di tengah penurunan alokasi Dana Desa. Kebijakan Pemkab Cirebon dinilai perlu lebih berpihak kepada kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Bashori, mengatakan desa tetap menghadapi kebutuhan pembangunan yang besar meskipun kemampuan anggarannya ikut terdampak penurunan Dana Desa.
“Dana Desa berkurang, sementara kebutuhan di desa tetap banyak. Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” kata Hasan.
Menurut Hasan, persoalan yang dihadapi setiap desa berbeda sehingga dukungan pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan anggaran yang telah tersedia.
Ia mengatakan Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen sesuai ketentuan. Namun, kondisi fiskal desa tetap perlu diperkuat melalui kebijakan di tingkat kabupaten.
Salah satu opsi yang dinilai dapat dikaji adalah penyesuaian Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). Hasan menilai PIK dapat menjadi ruang untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang muncul dari desa.
“PIK bisa kita lihat lagi. Bagaimana kebutuhan pembangunan yang muncul dari desa dan dibawa melalui Musrenbang kecamatan bisa lebih terakomodasi,” ujarnya.
Menurut politikus PKB tersebut, usulan pembangunan dari desa yang disampaikan melalui Musrenbang kecamatan seharusnya tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan. Aspirasi tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan kewilayahan.
Dengan demikian, kebutuhan pembangunan desa dapat lebih terhubung dengan program prioritas pemerintah daerah.
Meski demikian, Hasan mengakui penguatan dukungan terhadap desa tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Terlebih, ruang fiskal Kabupaten Cirebon saat ini juga menghadapi tekanan.
“Yang penting bagaimana pembangunan dan pemberdayaan di desa tetap berjalan. Tetapi tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah mengkaji kembali berbagai ruang kebijakan yang memungkinkan dukungan terhadap desa tetap diperkuat, meskipun kondisi fiskal daerah terbatas.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di tengah berkurangnya alokasi Dana Desa.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
