SUARA CIREBON – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan dalam evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah warga menyampaikan tuntutan terkait penegakan hukum terhadap pelaku karhutla dan evaluasi program MBG dalam dialog bersama jajaran Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon.
Dalam aspirasi yang disampaikan, massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta mengusut dugaan keterlibatan mafia karhutla. Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, menyusul berbagai persoalan pelaksanaan, termasuk kasus keracunan dan dugaan ketidaksesuaian pengolahan makanan.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, menyatakan pihaknya akan mengawal aspirasi tersebut dan mendorong penanganan terhadap persoalan yang disorot masyarakat.
“Kami akan diskusi mengenai isu karhutla yang murni akibat ulah oknum dan bukan bencana alam. Ada beberapa tuntutan yang akan kita perjuangkan bersama-sama. Kita sepakat, kita bisa terus berjuang melalui berbagai saluran termasuk media sosial,” ujar Andrie.
Terkait MBG, Andrie mengatakan DPRD telah menghadirkan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas persoalan yang muncul di lapangan. Ia menegaskan, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah harus mendapat tindakan tegas.
Andrie juga menyebut telah diterbitkan nota dinas terkait perbaikan pelaksanaan MBG, khususnya menyangkut pengolahan bahan pangan di SPPG Kalijaga V.
Menurut dia, bahan baku yang diterima harus dalam kondisi segar. SPPG juga dilarang menerima bahan pangan matang atau setengah matang dari luar, sedangkan bumbu harus digiling dan dimasak langsung di lokasi.
“Apabila ada unit yang bermasalah, sanksinya tegas bisa ditutup secara permanen,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Hari Saputra Gani, turut mengapresiasi aspirasi masyarakat. Ia menilai evaluasi diperlukan agar pelaksanaan kebijakan pemerintah ke depan berjalan lebih baik.
“Soal karhutla, fokus penanganan memang harus pada penindakan mafia, saya sangat sepakat,” ujar Hari.
Dari pihak eksekutif, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan empati atas kejadian karhutla di daerah sekitar, termasuk Kabupaten Kuningan. Ia mengatakan telah memerintahkan jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengirimkan personel guna membantu penanganan di lokasi.
Terkait kasus MBG di Kota Cirebon, Edo mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan penanganan kesehatan para korban. Berdasarkan data yang disampaikannya, dari 423 orang terdampak, sebagian besar telah pulih dan dua pasien masih menjalani perawatan intensif.
“Kami telah berkoordinasi erat dengan BGN sehingga keluar nota dinas dengan enam poin kriteria ketat. Hari ini, kita buat fakta integritas bagi seluruh SPPG di Kota Cirebon agar insiden seperti sebelumnya tidak terulang kembali,” kata Edo.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menegaskan bahwa kewenangan untuk menghentikan program nasional berada pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan DPRD tidak dapat menghentikan program tersebut secara sepihak.
Dialog tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan evaluasi sekaligus mendorong perbaikan penanganan karhutla dan pelaksanaan MBG agar lebih akuntabel serta mengutamakan keselamatan masyarakat.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
