KABUPATEN CIREBON, SC – Koalisi PKB dan Gerindra yang terbentuk di tingkat pusat tampaknya membawa pengaruh besar pada rencana Perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten Cirebon. Pasalnya, selaku partai pemenang pemilu legislatif 2019, PKB tetap harus mempertahankan posisi strategis di AKD tanpa kehilangan mitra partai politik (parpol) yang sudah terjalin, namun tetap mengakomodasi instruksi koalisi di tingkat pusat yakni Partai Gerindra.
Kondisi tersebut secara tidak langsung mengancam Fraksi NasDem yang terancam tidak mendapat lagi posisi strategis, karena PKB akan lebih mengutamakan jatah untuk Fraksi Gerindra.
Menanggapi hal tersebut, anggota Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto mengaku, fraksinya kerap tidak diajak dalam lobi-lobi perubahan struktur AKD tersebut. Namun, lanjut Hermanto, dalam politik, perubahan mitra koalisi merupakan hal yang wajar.
Berita Terkait
BACA JUGA: Koalisi Bagian Kompromi Perubahan AKD, Luthfi Mengaku Punya Tanggung Jawab Moril Akomodasi Gerindra
“Kami tentu tidak tinggal diam karena lobi-lobi masih berjalan. Namun kalau nanti benar-benar ditinggal yaa di dalam politik itu hal biasa,” kata Hermanto, Rabu (6/7/2022).
Hermanto menegaskan, fraksinya tentu tidak mengambil sikap. Ia juga menyebut, hal yang sama tentu akan dilakukan fraksi lainnya.
