by

Pengelolaan Anggaran Covid-19 Diminta Terbuka

MAJALENGKA,SC- Berbagai kalangan masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Majalengka harus melakukan transparansi penggunaan anggaran untuk penanganan dan pencegahan Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19).

Pasalnya tidak sedikit tindakan korupsi yang pernah terjadi dengan memanfaatkan situasi darurat kebencanaan. Maka dalam pengelolaan anggaran Covid-19 yang  jumlahnya  sementara ini berdasarkan keterangan pemerintah daerah  mencapai  Rp 94 miliar harus diantisipasi dan diawasi secara maksimal.

“Dalam hal ini perlu ada transparansi anggaran karena keleluasaan ruang penggunaan anggaran yang diberikan itu rawan disalahgunakan atau dikorupsi. Untuk itu pemerintah setempat harus membuka informasi anggaran seluas-luasnya kepada masyarakat,”kata pegiat media sosial Majalengka, Asep Nurdiansyah, Rabu (13/5/2020).

Baca Juga: Karo Ops Polda Jabar Cek PSBB di Kabupaten Majalengka

Menurutnya, sebagai langkah dalam mencegah penumpang gelap dalam pelaksanaan anggaran Covid-19 yang besar tersebut, maka perlu diantisipasi dengan strategi pencegahan dan pengawasan yang mamadai. Pemerintah daerah  harus merancang program dan kegiatan yang terukur dan efektif dalam rangka penanganan Covid-19 ini. Mulai  dari  upaya pencegahan, penanganan pasien dan pemberian bantuan masyarakat terdampak pandemi ini.

Senada disampaikan Nandang Darana, pentolan salah satu LSM di Majalengka ini menyarankan agar pemerintah memublikasikan informasi anggaran secara detail terkait program, kegiatan beserta anggarannya kepada publik secara luas melalui saluran informasi yang mudah diakses, seperti website, sehingga semua pihak dapat melakukan pengawasan atas kinerja penanganan Covid-19.

“Prinsipnya  berapa banyak pemerintah mengalokasikan anggaran dalam penanganan Covid-19 ini itu bukan persoalan, karena melihat situasi penyebaran virus, namun keterbukaan informasi dalam penggunaanya jangan diabaikan,” tandasnya.

Sementara itu  dari rilis yang diterima dari  Humas Satgas Covid -19 Majalengka, disebutkan bahwa Pemkab Majalengka akan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari)  untuk pendampingan penggunaan dana Covid-19. Hal itu dilakukan sebagai langkah bersama guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana tersebut.

“Surat ajuan sudah ada dan draft nota kesepahaman sudah kami persiapkan. Secepatnya kami akan melakukan penandatangan nota kesepahaman terkait penggunaan dana Covid-19 ini,” ujar Bupati Majalengka, Karna Sobahi, melalui keterangan tertulisnya, Senin (11/5/2020) kemarin.

Baca Juga: Pemkab Majalengka Jemput Puluhan Buruh Majalengka yang Tertahan di Pelabuhan Merak

Pendampingan anggaran yang dimaksud, lanjut Karna, melalui dana refocusing APBD tahun 2020, yang sumbernya antara lain dari Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Majalengka, RSUD Cideres. Kemudian, anggaran untuk daya dukung operasional gugus tugas bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perhubungan. 

 “Sedangkan untuk menangani dampak  sosial ekonomi, anggarannya dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dengan refocusing. Jumlah saat ini anggaran yang tersedia tahap ini senilai Rp 94 miliar,” kata Karna.

Mengenai anggaran sebesar itu, lanjut Karna, pengalokasiannya untuk biaya operasional gugus tugas serta penanganan korban covid 19 baik OTG, ODP, PDP, pasien positif maupun yang meninggal dunia. Adapun pagu anggaran terbesarnya adalah untuk penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

“Penyerapan anggaran itu juga untuk dana operasi pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) yang dihibahkan kepada Polres, Kejari, Kodim, Lanud S Sukani dan Yonif 321 Galuh Taruna,” kata Karna.

Baca Juga: Sat Res Narkoba Polres Majalengka Berhasil Amankan Puluhan Botol Miras

Sementara itu  Wakil Ketua  DPRD Majalengka H.Asep Eka Mulyana mengaku pihaknya belum memiliki rincian detail penggunaan anggaran untuk penanganan covid -19. Meski di beberapa kesempatan bupati menyebutkan telah menggelontorkan anggaran milyaran  rupiah guna penanganan covid -19 di daerahnya.

”Surat pemberitahuan adanya perubahan sudah, tapi Peraturan Kepala Daerah yang memuat rinciannya belum,” ungkapnya. melalui pesan singkatnya kepada Suara Cirebon.  (Dins)

Comment