KABUPATEN CIREBON, SC- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon didorong oleh DPRD agar bisa segera menyelesaikan persoalan sampah. Penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai hilir, agar bisa tuntas. Oleh karenanya, penyelesaian persoalan sampah harus pula disupport oleh anggaran yang memadai. Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto SH, kemarin.
“Kami sudah membahasnya dalam rapat yang dihadiri FKKC, Bapelitbangda, DPKPP, DLH. Semua komponen sudah sepakat dan menyanggupi untuk menyelesaikan permasalahan Kabupaten Cirebon bebas sampah bersama-sama,” ujar Hermanto.
BACA JUGA: Kini, Giliran Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang Dilaporkan ke BK
Menurutnya, program action rencana tersebut adalah dengan mengumpulkan sampah di setiap desa pada satu titik. Teknis pelaksanaannya, semua warga diarahkan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Untuk pengangkutan sampahnya sendiri, kata Hermanto, akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai penanggungjawab.
“Jadi, semua desa harus memiliki TPS sementara (TPSS). Kalau sudah kumpul langsung angkut,” kata Hermanto.
Namun persoalannya, lanjut dia, DLH membutuhkan banyak anggaran. Hal itu diketahui dari pemaparan pihak DLH yang menyebutkan, bahwa untuk bidang persampahan membutuhkan anggaran Rp32 miliar. Sementara, anggaran yang tersedia untuk DLH secara keseluruhan sebesar Rp32 miliar.
BACA JUGA: TPA di Gunung Santri Lagi
“Dari renstra untuk tahun sekarang cuma Rp32 miliar, itu keseluruhan. Ya habis semua. Jadi untuk persampahan cuma Rp6,8 miliar, sangat jauh. Makanya belum ada titik temu,” papar Hermanto.
Politisi Partai Nasdem itu menjelaskan, jumlah anggaran tersebut dibutuhkan untuk pengadaan truck pengangkut sampah. Armada yang dibutuhkan sebanyak 30 unit. “Jangan sampai kuwu sudah siap menyediakan TPSS, tapi tidak disupport dangan armada pengangkutnya. Kalau sampah sudah terkumpul tapi tidak diangkat, ujungnya bisa menimbulkan persoalan baru. Makanya, infrastrktur pendukungnya haruslah didukung,” ucapnya.
Saat ini, imbuh Hermanto, dari paparan dalam rapat tersebut diketahui DLH hanya memiliki 10 unit truck pengangkut sampah rumah tangga. Padahal, jika dilihat dari jumlah kecamatan sebanyak 40, kebutuhannya memang cukup banyak. Sehingga wajar jika sampah menjadi hiasan dimana-mana. Hal itu lantaran armadanya tidak mencukupi.
BACA JUGA: Segera Realisasikan TPA di Kabupaten Cirebon!
“Hanya 10 unit, yang fix bisa mengangkut sampah rumah tangga. Selebihnya, ada yang tidak bisa dioperasikan. Makanya butuh banyak armada lagi,” ungkap Hermanto.
Sementara, DPKPP sendiri sudah menyanggupi untuk pengadaan tanah TPA. Bersamaan dengan itu, tahapan fisibility study (FS) tahun ini targetnya bisa selesai. Sehingga di tahun berikutnya pengadaan tanah selesai. (Islah)
