KOTA CIREBON, SC- Delapan Bus Rapid Transit (BRT) yang sudah satu tahun lebih masih terparkir rapih di halaman Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, tahun depan ditargetkan akan beroperasi.
Pasalnya Dishub Kota Cirebon, berupaya agar delapan BRT bisa beroperasi, salah satunya dengan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
“Kami terus berkoordinasi dengan Pemrov agar BRT ini dapat dioperasikan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat Cirebon dan sekitarnya,” kata Andi, Senin (26/10/2020).
Andi ungkapkan, dikarenakan Kota Cirebon wilayahnya berdampingan Kabupaten Cirebon, sehingga diperlukan koordinasi antar kota/kabupaten. Koordinasi itu, lanjut Abdi, agar masing-masing menganalisa rute yang akan dilewati termasuk penentuan lokasi shelter. Pihaknya melihat, dalam wilayah Kota Cirebon yang terbatas dipastikan akan bersinggungan.
Berita Terkait
“Dari hasil koordinasi dengan Pemprov Jabar silahkan kabupaten/kota mengkaji, dan dari rapat kemarin kami, masing masing kabupaten dan kota membuat kajian rute yang akan dilewati. Kemudian shelter, menjadi tanggung jawab masing-masing. Itu baru sebatas kajian,” kata Andi.
Menurut Andi, proses tersebut belum selesai, sebab masih dalam proses yang panjang. “Penomoran bus saja belum diurus,” ujarnya.
BACA JUGA: Dishub Kota Cirebon akan Kembangkan Fungsi Terminal Dukuh Semar
Belum diurusnya pengoperasian ini, kata Andi, di antaranya erkait pengelolaan bus tersebut harus jelas dulu. “Apakah oleh UPT, swasta atau badan milik daerah, ini kan bunyi amanatnya seperti itu,” kata Andi.
Lanjut Andi, yang terpenting pihaknya sudah melakukan kajian, kemudian nanti keputusannya seperti apa. Menurutnya , kalau ada melibatkan dua daerah maka harus ada keterlibatan pihak provinsi ada dalam mengelola bus tersebut.
“Sehingga nanti kami ada sedikit kemudahan, bukan berarti menyerahkan dan kami akan minta sharing ke provinsi karena sudah melibatkan dua daerah,” paparnya.
BACA JUGA: Dishub belum Denda Sopir Angkot Tak Gunakan Masker
Selain itu pihaknya juga melakukan konsultasi dengan pimpinan daerah. “Sambil menunggu apakah nanti akan dikelola oleh siapa kita juga akan konsul dengan pimpinan karena amanatnya seperti itu. Kalau saya cenderung dikelola oleh UPT karena UPT juga harus panjang mekanismenya dalam situasi pandemi ini dan swasta mekanisme harus jelas, break event point-nya seperti apa mereka juga jangan sampai rugi,” katanya. (M Surya)
