by

Bupati Akui Data Warga Miskin tak Valid

KABUPATEN CIREBON, SC- Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg mengatakan, akan segera melakukan validasi atau perbaikan data warga miskin di Kabupaten Cirebon. Hal itu, agar program penanggulangan kemiskinan bisa dengan tepat dilaksanakan. Imron menyebut, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Cirebon adalah data yang tidak valid.

“Makanya kita lakukan validasi data agar program yang diberikan pemerintah tepat sasaran,” kata Imron, saat menghadiri rapat koordinasi yang membahas ketidaksinkronan data warga miskin, di ruang Paseban Gedung Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (24/2/2021).

Diakui Imron, pihaknya memang tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk verifikasi dan validasi (verval) data. Karena itu, pihaknya akan membahas kembali teknis verval data yang akan dilakukan bersama Pemdes.

“Karena Pemdes yang secara langsung dan intens mengetahui perkembangan data penduduknya,” jelasnya.

Di tempat yang sama, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Kecamatan Klangenan, Anjoyo mengakui, sejauh ini pelaksanaan pendataan hingga verval DTKS di tengah masyarakat masih jauh dari ideal. Ditambah, pembiayaan urusan tersebut pada tahun 2020 lalu dilimpahkan ke pemerintah desa. Padahal, pada tahun 2019 di-cover oleh APBD kabupaten.

“Verifikasi dan validasi DTKS di Kabupaten Cirebon baru dua kali, yaitu 2019 dan 2020. Itupun baru tahap input data dari KK dan KTP. Belum sampai ke verfal atau bahkan musdes (musyawarah desa, red). Terus terang, itu juga keteteran, karena belum ada sarana penunjang dari pemdes,” kata Anjoyo.

Sementara itu, Ketua FKKC, Muali mengaku akan menyampaikan hasil rapat tersebut kepada semua kuwu di Kabupaten Cirebon.

“Tolong teman-teman Kuwu sering berkoordinasi dengan Puskesos, karena itu kuncinya, tolok ukurnya kaitan dengan kesejahteraan sosial ya Puskesos,” kata Muali.

BACA JUGA: Data Kemensos dan BPS Timpang

Namun, ia menegaskan, sebenarnya Pemdes sudah melakukan update data secara berkala. Namun pada kenyataannya, ketika ada bantuan atau program dari pemerintah, tidak jatuh ketangan yang tepat. Karena data yang digunakan bukan data dari desa.

“Update data sudah berjalan dari tahun-tahun kemarin. Tapi kadang-kadang rancunya itu yang sudah meninggal, datanya masih update saja. Ketika ada bantuan malah bukan data dari desa yang dipakai. Kadang permasalahannya disitu, memang ya tinggal dibenahi saja,” kata Muali. (Islah)

Comment