KABUPATEN CIREBON, SC- Beban kerja dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai begitu besar. Namun, sejauh ini beban dan tanggung jawab yang besar itu belum ditunjang dengan honor yang layak.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan, jika melihat penghasilan Kuwu yang jauh lebih besar ketimbang honor BPD, maka hal itu jangan dijadikan kecemburuan oleh BPD. Karena, tupoksi Kuwu dan BPD memang berbeda.
Ia memastikan, pemerintah akan memperhatikan hal tersebut agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di desa bisa berjalan maksimal.
“Kita perhatikan, jangan sampai kemudian muncul kecemburuan sehingga mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa menjadi terhambat,” kata Uu saat berkunjung ke Kabupaten Cirebon, Selasa (2/3/2021).
Berita Terkait
Uu menyebut, sumber honor BPD bisa dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan sumber-sumber lainnya. Namun, besaran honornya sesuai dengan juklak juknis yang berlaku.
“Ini juga akan jadi perhatian bagi pemerintah provinsi untuk memikirkan hal itu,” kata Uu.
Karena itu, Uu meminta agar komunikasi dan koordinasi antara BPD dan kuwu harus selalu terjalin dengan baik. BPD juga harus fokus pada tiga tugas utamanya yakni menjalankan fungsi pengawasan, membuat Perdes dan memberikan masukan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
Di tempat yang sama, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi mengatakan, honor yang diterima oleh BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, angka tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan antara asosiasi BPD dan pihak-pihak lainnya.
“Saat ini honor sudah sesuai kesepakatan, sesuai dengan juklak dan juknis yang berlaku,” ucap Imam.
BACA JUGA: BPD-Pemdes Harus Jaga Kekompakan
Ia menjelaskan, nominal honor untuk BPD akan berbeda antara ketua dan anggotanya. Untuk ketua BPD, besaran honornya sekitar Rp450.000 dan anggota sekitar 225.000.
“Untuk honor disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, tapi kita tentu memperhatikan dinamika yang ada,” jelasnya. (Islah)
