JAKARTA, SC- Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyoroti masuknya warga negara (WN) China ke Indonesia di tengah kebijakan larangan mudik. Menurutnya, hal itu merupakan tindakan kurang peka dari pemerintah yang dapat mengundang pertanyaan publik.
“Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan. Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian Covid-19,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/5/2021).
Sebelumnya, Netty mengungkapkan, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia mengonfirmasi sebanyak 85 WN China dan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, pada Selasa (04/05/2021) lalu.
Untuk itu, Netty pun meminta kepada pemerintah agar menjelaskan tujuan datangnya WN China tersebut dengan gamblang dan apa adanya.
“Agar isu ini tidak menjadi bola liar, pemerintah harus gamblang menjelaskan ke publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia,” ujarnya.
Pasalnya, imbuh Netty, saat ini masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik lebaran yang merupakan tradisi tahunan, terlebih tahun sebelumnya pun sudah dilakukan pelarangan mudik pula.
“Pemerintah seharusnya peka. Masyarakat dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan ini,” tukasnya.
BACA JUGA: Netty Imbau Jalankan Puasa dengan Terapkan Prokes
Netty juga mengingatkan pemerintah tentang bahaya lonjakan kasus yang masih mengintai, apalagi varian baru Covid-19 juga sudah terkonfirmasi ada di Indonesia. Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah melakukan pengetatan proses masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia.
“Jika tidak ingin menuai badai, pemerintah harus waspada. Prokes terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan dengan sangat ketat. Jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina dan mafia alat rapid test bekas yang membuat kita malu di mata internasional. Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan,” tandas Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini. (Arif/Ril)
