by

Komisi III: Percepat Verifikasi PBI

KOTA CIREBON, SC- Komisi III DPRD Kota Cirebon meminta adanya percepatan verifikasi calon penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar target universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta 100 persen dapat segera terealisasi. Pasalnya, masih banyak warga Kota Cirebon yang mengeluhkan sudah terdaftar sebagai PBI BPJS Kesehatan tapi belum ter-update di data base BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Tresnawaty kepada Suara Cirebon, saat dikonfirmasi soal belum UHC 100 persen PBI BPJS Kesehatan di Kota Cirebon.

“Banyak warga yang mengeluhkan belum ter-update di BPJS Kesehatan padahal peserta, jadi intensitas koordinasi harus diperkuat kembali, utamanya tentang usaha untuk memenuhi pendataan hingga sampai UHC 100 persen,” kata Tresna, Rabu (16/6/2021).

Hal senada disampaikan anggota Komisi III, Andi Rianto Lie. Menurutnya, perbedaan data yang ada harus segera diselesaikan agar warga yang belum masuk BPJS Kesehatan segera ter-cover.

“Filter data pertama ada di BPJS Kesehatan. Ketika ada masalah data, maka dikembalikan sehingga ada koordinasi. Sebenarnya mudah, karena kalau angka pasti berbeda-beda,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Cirebon, dr Sri Laelan Erwani membeberkan, jumlah usulan yang diterima sebanyak 30.431 orang. Dari jumlah tersebut, menurut dia, yang sudah diproses oleh BPJS Kesehatan baru 17.154 orang dan 12.406 di antaranya sudah mutasi/migrasi.

“Dari jumlah yang diproses juga ada 5.118 yang mengalami kegagalan, karena beberapa alasan misalnya tidak ada berkas, NIK tidak online, format NIK tidak sesuai hingga ajuan ganda,” kata Sri Laelan.

Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Nopi Hidayat mengakui, kepesertaan program JKN-KIS di tingkat Jawa Barat, Kota Cirebon menempati posisi teratas karena sudah 97,25 persen dari jumlah penduduk.

“Ada nama-nama yang sama tapi alamatnya berbeda. Jangan sampai pemda membayar dua kali atau tidak terbayarkan lantaran persoalan data yang tidak sinkron,” katanya.

Nopi juga membeberkan, ada 9.417 jiwa yang belum masuk JKN. Sedangkan sisa kuota Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemkot Cirebon hanya 8.271 jiwa.

BACA JUGA: Nasib Calon Anggota KID Belum Jelas

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon, Rahmat mengatakan, perubahan data warga Kota Cirebon sangat dinamis. Biasanya karena adanya warga pindah datang atau meninggal.

“Biasanya perorangan datang ke kami meminta perbaikan data karena di BPJS Kesehatan belum update. Terlebih sejak Januari banyak perubahan, baik pindah datang, lahir dan meninggal,” kata dia. (Surya)

Comment