by

Pemerintah Harus Berani Berikan Klarifikasi

MAJALENGKA, SC- Dugaan terjadinya kebocoron anggaran dalam pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2020 mendapat sorotan dari publik  Majalengka. Sejumlah kalangan berharap adanya klarifikasi terhadap dugaan kebocoran anggaran yang dikemukan elemen masyarakat yang tergabung dalam Instutut Kajian Publik Majalengka (IKPM) tersebut. Terlebih dugaan kebocoran anggaran yang disampaikan oleh IKPM jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah.

Salah satu tokoh pemuda Majalengka, Deden Herdian Narayanto mengatakan, dugaan terjadinya kebocoran anggaran yang dikemukakan oleh IKPM cukup mengejutkan. Selain angkanya yang cukup mencolok, kabar itu datang dari masyarakat, bukan dari kalangan dewan yang di dalamnya memiliki fungsi pengawasan (kontrol).

“Walaupun ini baru dugaan, menurut hemat saya ini perlu diapresiasi, ada masyarakat yang peduli dan mau berperan serta dalam pembangunan di Majalengka dengan ikut serta melakukan pengawasan,” katanya Rabu (18/8/2021).

Menurut mantan anggota DPRD Majalengka ini, meski masih bersifat dugaan, informasi tersebut telah menjadi komsumsi publik, karena disampaikan secara terbuka dan dirilis oleh sejumlah media. Sehingga, kata Deden perlu adanya klarifikasi, atau penjelasan dari pemerintah agar masyarakat juga mengetahui kebenaranya.

“Belum adanya penjelasan, baik klarifikasi ataupun sanggahan terkait dugaan kebocoran anggaran yang diungkapkan oleh IKPM, kesan yang muncul apa yang mengemuka di publik itu benar,” ujarnya.

Munculnya dugaan kebocoran anggaran lanjutnya perlu menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan internal. Kemudian perlu tindakan-tindakan untuk mengetahui apakah dilakukan oleh pemerintah atau direkanan-rekanan.

”Kalau terjadi di rekanan itu wanprestasi, kalau ada keterlibatan dinas atau OPD itu bukan ranah kita kita tapi sudah jadi ranah APH,” ucapnya.

Menurut Deden, pemerintah tidak perlu risih ,tetapi harus berani terbuka dan menjelaskan bila tidak bersalah. ”Ini kan juga merupakan bentuk dukungan dari masyarakat melalui kritiknya yang menurut saya perlu dihargai, agar anggaran kedepan baik perencanaan serta realisasinya lebih baik lagi, misalnya bagaimana agar tidak terjadi kebocoran, maka pengawasanya perlu diperketat,” jelasnya.

BACA JUGA: Dugaan Kebocoran Anggaran agar Ditindaklanjuti

Deden juga mengingatkan agar pemerintah dapat lebih terbuka terhadap kritik dari masyarakat, bukan sebaliknya atau ditakuti agar Majalengka ke depan menjadi lebih baik.

”Mestinya berterima kasih karena ada masyarakat yang mau berperan dengan melakukan kritik dan kontrol dari jalannya pemerintah yang semestinya ini menjadi tugas dari wakil rakyat,” tegasnya.

Sementara itu,sampai kemarin belum ada klarifikasi dari Dinas PUTR ataupun Pemkab Majalengka terkait dugaan kebocoran anggaran tahun 2020. Konfirmasi yang disampaikan pada Kepala Dinas PUTR atau Sekda Majalengka belum mendapatkan jawaban. (Dins)

Comment