by

KP3C: Provinsi Cirebon Raya Perjuangan Rakyat

KOTA CIREBON, SC- Kedua kepala daerah di Wilayah III Cirebon, masing-masing Bupati Majalengka, Karna Sobahi dan Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis secara tegas menyatakan tidak mendukung wacana pembentukan provinsi baru yakni Provinsi Cirebon Raya yang digagas Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C).

Meski tidak mendapat dukungan dari kedua kepala daerah tersebut, Inisiator KP3C, Prof Adang Jumhur mengatakan, hal itu tidak menjadi kendala bagi KP3C untuk merealisasikan terbentuknya Provinsi Cirebon Raya.

Adang menyebut, adanya penolakan dari kedua kepala daerah itu sebagai tantangan yang harus dihadapi KP3C. Pihaknya bahkan akan lebih serius memperjuangkan pembentukan Provinsi Cirebon Raya.

“Ada kepala daerah yang tidak setuju, kita memaklumi karena memang selama ini bantuan dana dari Jawa Barat itu cukup besar. Jadi kami memaklumi kalau mereka tidak mendukung,” kata Adang saat ditemui di kediamannya, Rabu (29/9/2021).

Adang menduga, hal tersebut terjadi karena kepala daerah yang tidak mendukung pembentukan Provinsi Cirebon Raya itu sangat berhati-hati dalam merespon dinamika ini.

Lanjut Adang, secara fakta ada 17 kota atau kabupaten di Jawa Barat yang sudah masuk di agenda DPD RI dalam program Daerah Otonomi Baru (DOB) dan salah satu provinsi yang sudah masuk dalam agenda DPD RI itu yaitu Provinsi Cirebon.

Adang juga mengakui setelah deklarasi, KP3C belum melakukan koordinasi ke setiap kepala daerah di Wilayah III Cirebon, karena masih dalam tahap konsolidasi internal.

“Setelah deklarasi rencananya kami akan silaturahmi kepada para pihak yang dianggap sangat perlu,” kata Adang.

Adang juga menegaskan, dirinya bersama KP3C tidak akan merasa terganggu oleh adanya pihak-pihak yang tidak setuju dan tidak akan mendukung wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya.

“Perjuangan Provinsi Cirebon Raya itu perjuangan rakyat, bukan perjuangan para pejabat apalagi politisi sehingga perjalanan dan aspirasi terus mengalir dibuktikan dengan wacana ini sejak 2005,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Cirebon, H Nashrudin Azis mengaku tidak tertarik adanya wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya. Azis menegaskan tidak akan mendukung wacana tersebut.

“Saya tidak tertarik membahas pembentukan provinsi baru, saya lebih memilih untuk memberikan kontribusi terhadap Provinsi Jawa Barat,” kata Azis kepada Suara Cirebon saat ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (28/9/2021).

Menurut Azis, daripada membentuk provinsi baru, masyarakat lebih baik memberikan peran dalam perkembangan Provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya Kota Cirebon.

“Saya lebih tertarik kepada perkembangan Provinsi Jawa Barat daripada harus membahas pembentukan provinsi baru,” kata Azis.

Terpisah, Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi juga tak merespon wacana pembentukan Provinsi Cirebon yang kembali mengemuka.

“Saya belum tertarik berbicara Provinsi Cirebon. Kami masih konsentrasi mengurus Covid-19 dan pembangunan di Majalengka,” kata Bupati Karna.

BACA JUGA: Wali Kota: Jangan Paksakan Provinsi Baru

Dia mengaku tidak tertarik dengan wacana itu sejak mencuat beberapa tahun ke belakang. Ketidaktertarikan itu, baik dirinya sebagai pribadi maupun kepala daerah.  

“Sejak dari awal pun (muncul) isu Provinsi Cirebon, Majalengka tidak pernah ikut-ikutan. Karena tidak tertarik saya. Baik secara pribadi maupun secara (status) bupati,” katanya.

Lebih jauh Bupati  Karna menegaskan, ketidaktertarikannya itu bukan dikarenakan tidak mendukung atau mendukung. Ditegaskannya, Jabar kemungkinan besar tidak akan membiarkan Majalengka melepas begitu saja.

“Bukan tidak mendukung. Kalau pun mendukung, Jabar tidak memberikan (izin) Majalengka gabung. Yakin saya Jabar tidak akan melepaskan Majalengka. Mengapa? Karena ada BIJB,”ucapnya. (Surya)

Comment